OPD di Mimika Dilatih Membuat Daftar Risiko

Perbesar

TIMIKA, Seputarpapua.com | Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah dilatih untuk membuat daftar risiko oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

Pelatihan ini dilaksanakan pada kegiatan Penilaian Risiko Fraud, Risiko Strategis dan Operasional OPD di Lingkup Pemkab Mimika yang diadakan oleh Inspektorat Kabupaten Mimika mulai 17 September sampai 19 September 2024.

Koordintaro Pengawasan Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP, BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Miyarno menjelaskan, selama tiga hari ini diberikan pengarahan terkait bagaimana cara menyusun daftar risiko di setiap OPD.

“Diharapkan dengan kegiatan ini, setiap OPD punya daftar risiko, sehingga tata kelola Pemkab bisa semakin baik,” katanya.

Lanjutnya, selama ini ada sebagian OPD di Mimika yang sudah mempunyai daftar risiko, tetapi masih kurang memadai, sehingga perlu diberikan pelatihan ini agar kedepan bisa dibuat yang lebih baik. “Ada juga yang belum punya daftar risiko, jadi ini yang dibenahi semua,” ujarnya.

Ia menerangkan, setiap OPD memiliki tujuan yang tertuang dalam RPJMD yang diharapkan bisa dicapai. Dengan daftar risiko ini bisa menjadi pelindung sekaligus untuk mengamankan tujuan yang ingin dicapai.

“Supaya tujuan ini bisa dikawal agar tercapai dengan baik, sehingga resiko yang mungkin muncul di kemudian hari bisa dimitigasi, bisa dikurangi dampaknya, kalaupun terjadi tidak terlalu mengganggu tujuan,” terangnya.

Sementara Kepala Inspektorat Mimika, Primus Lesomar mengatakan, pelatihan ini untuk mengidentifikasi risiko yang bisa terjadi pada program-program yang direncanakan. Dengan membuat daftar risiko di setiap OPD nantinya bisa melihat bagaimana dampak dari sebuah risiko terhadap program yang dijalankan.

“Jadi intinya selama tiga hari itu pimpinan OPD diajak untuk bagaimana dia mengevaluasi programnya yang dilaksanakan selama setahun terhadap risiko yang dihadapi,” jelasnya.

Risiko dimaksud menyangkut dengan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, atau data yang tidak sinkron.

“Jadi ini pembelajaran supaya ke depan itu tidak terlalu banyak lagi yang salah,” katanya.

Ia menambahkan, risiko dimaksud juga seperti kecurangan-kecurangan yang bisa saja terjadi pada saat dilakukan kegiatan operasikan di OPD dengan keterlibatan berbagai pihak.

“Misalnya korupsi bagian dari risiko juga, jadi hasil yang diharapkan itu supaya risiko bisa diantisipasi dari awal, jangan sampai itu terjadi lagi karena ini kan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintah,” pungkasnya.