Pj Bupati Mappi Pimpin Rapat Monev Pengendalian Inflasi Dan Penanganan Stunting

Suasana rapat Monev pengendalian inflasi dan penangan stunting di Pendopo Bupati Mappi, Selasa 20 Juni 2023. (Foto: Humas Kabupaten Mappi)
Suasana rapat Monev pengendalian inflasi dan penangan stunting di Pendopo Bupati Mappi, Selasa 20 Juni 2023. (Foto: Humas Kabupaten Mappi)

TIMIKA | Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengendalian inflasi dan penanangan stunting di Kabupaten Mappi.

Rapat dipimpin langsung Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dan dihadiri oleh seluruh OPD dilingkup Pemkab Mappi, di Pendopo Bupati Mappi.

Menurut keterangan tertulis yang diterima seputarpapua.com pada Jumat (23/6/2023), Pj Bupati Mappi mengatakan bahwa penanganan stunting dan pengendalian inflasi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang setiap saat, secara khusus para Pj Bupati, Bupati Defenitif dan walikota wajib melaporkan hasil penanganan stunting dan pengendalian inflasi.

Pj Bupati menjelaskan, ada tiga program prioritas pemerintah pusat saat ini, yakni pengendalian inflasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dimana setiap minggu pihaknya wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mengenai penanganan inflasi kata Pj Bupati, telah mendapat kunjungan tim dari inspektorat provinsi beberapa hari lalu yang berkunjung ke Kabupaten Mappi.

Sementara itu, terkait penanganan stunting sejauh ini sudah dilakukan rembuk stunting dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mappi sebagai leading sector.

“Untuk hasil rembuk stunting setelah ini tolong disiapkan, dilihat kembali berapa banyak penderita stunting di Kabupaten Mappi,” katanya.

Pj Bupati menyebutkan, saat ini persentasi angka Stunting Kabupaten Mappi masih 15,39 persen, dan akan dilakukan intervensi Program/Kegiatan hingga mencapai 14 persen.

Pj Bupati menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dilaksanakan sendiri, namun butuh keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP – PKK), serta organisasi kemasyarakatan.

“Stunting ini memang tanggung jawab pemerintah daerah tetapi perlu dikolaborasikan mulai dari tingkat RT, Kampung hingga tingkat OPD teknis. Karena tanpa kolaborasi dengan semua pihak maka penanganan stunting ini tidak akan selesai,” pungkasnya.

 

penulis : Charlan Biru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan