Pemkab Asmat Siap Lakukan Sensus Penduduk, Pembangunan dan Ekonomi

Perbesar

ASMAT | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat,  akhir Agustus ini akan melakukan Sensus Penduduk,  Pembangunan dan Ekonomi di 224 kampung.

Sebelum Sensus itu berjalan,  maka,  Jumat (11/8/17), Tim Anggaran Pemkab Asmat memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daeeah (OPD), dan staffnya yang terlibat dalam Sensus nantinya. Dimana akan ada 108 orang yang dilibatkan dalam Sensus tersebut.

Selain itu,  Sensus ini juga mengacu berdasarkan Keputusan Bupati Asmat Elisa Kambu,  S.Sos dan surat Gubernur Papua Lukas Enembe dalam mendukung programnya yaitu, membangun generasi Papua.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asmat, Bartholomeus Bokoropces, S.Sos., M.Ec,Dev dalam arahannya menegaskan,  Sensus Penduduk merupakan tugas besar karena untuk memperoleh data dasar pembangunan di 224 kampung yang ada di Kabupaten Asmat.

Dalam Sesus ini, kata Sekda, difokuskan pada Sensus Penduduk,  Sensus Pembangunan dan Sensus Ekonomi. Sehingga dari ketiga Sensus itu maka, Pemkab Asmat dapat memiliki data sebenar-benarnya untuk dapat membantu proses pembangunan kedepan.

Untuk itu,  Sekda berpesan kepada mereka yang terlibat dalam Sensus ini, agar lakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang didatangi dengan tingkat pemahaman yang berbeda.

“Bapak Ibu dianggap layak mendapatkan tugas ini. Diharapkan lakukan sebaik- baiknya karena pada akhirnya data yang diperoleh seakurat mungkin. Karena, seluruh data akan membantu proses pembangunan di Kabupaten Asmat,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Asmat Hallason Frans Sinurat, S.STP., M.Si,  dalam memberikan pembekalan  menyampaikan bahwa, data sangat diperlukan untuk mengimplementasikan visi misi Kabupaten Asmat, yaitu terwujudnya masyarakat Asmat yang maju, sejahtera dan bermartabat dengan didukung enam misi.

Berangkat dari pemikiran-pemikiran itu, maka kata Frans, Tim Anggaran mencoba memformulasikan bagaimana desain yang dibutuhkan dalam rangka untuk memperoleh data yang benar dan valid terkait jumlah Orang Asli Papua, Orang Asli Asmat dan non Papua.

Selain itu,  data tentang anak umur 0-4 tahun, lansia umur 60 tahun ke atas, maupun bagaimana proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ditingkat kampung serta keadaan sosial, budaya dan ekonomi yang ada di Asmat.

Untuk itu,  dari pola tersebut, Frans berharap Tim Sensus akan mendapatkan data feedback dari lapangan kemudian oleh Tim Validasi data akan mengsinkronisasi hasil yang sudah tersedia dengan data yang sudah ada.

“Pembangunan memang mahal, tetapi lebih mahal lagi apabila pembangunan tanpa data. Untuk itu, data yang tersedia harus benar- benar valid,” tegas Frans. (Humas/SP).