Anak – Anak Papua Banyak Alami Gangguan Jiwa, Salah Satu Pemicunya Ganja

dr.Izak Samay, M.Kes. Sp.KJ (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
dr.Izak Samay, M.Kes. Sp.KJ (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Dokter Psikiater, Rumah Sakit jiwa, Abepura, Provinsi Papua yang juga merupakan Kepala Bidang Pelayanan Medis, dr.Izak Samay, M.Kes. Sp.KJ menuturkan saat ini rumah sakit Abepura telah menangani ribuan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Izak menjelaskan penghuni di rumah sakit jiwa Abepura dalam satu tahun yang ditangani bisa sampai 3000an yang terdiri dari 1.200 orang rawat inap setiap hari di bangsal rumah sakit bisa ditangani 50 hingga 60an pasien.

“Semua yang dirawat mengalami gangguan jiwa berat,itu baru di Jayapura belum lagi kalau yang dikirim dari kabupaten lain,” kata Izak ketika diwawancarai awak media, Jumat (17/12/2021) di Timika.

Izak menuturkan yang lebih banyak mengalami gangguan jiwa anak anak Papua. Hal ini dipicu karena penggunaan Ganja.

“Masuknya narkotika jenis ganja itu yang jadi pencetus utama anak muda Papua mengalami gangguan jiwa, dengan usia rata rata 15 – 35 tahun, masih prpduktif, bayangkan diusia begitu mereka alami sakit, masa depan sudah tidak ada,” katanya.

Dirinya menekankan dalam undang – undang sudah ditekankan bahwa mereka yang memiliki keterbatasan mental, gangguan disabilitas dan lainnya harus ditanggung oleh negara.

Berikutnya adalah Pemerintah Daerah (Pemda) mulai dari Bupati dan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lainnya harus sama – sama menangani pasien ODGJ.

“Ini karena masalah stres, karena peredaran narkotika yang hebat di Papua, masalah masalah budaya, juga lingkungan misalnya perang, kekerasan itu bisa memicu orang menajadi gangguan jiwa. Lemahnya koordinasi Pemda dengan pemerintah terkait membuat penanganan ODGJ jadi terisisihkan. Padahal secara manusia mereka punya hak hidup, mendapatkan kesehatan untuk dibantu,” katanya.

izak mengatakan hingga saat ini ODGJ tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang baik.

“Ini karena isu isu terlalu banyak, isu politik lebih banyak dibanding isu kesehatan sendiri. Kita overload rumah sakit, ada pasien yang kita rawat sampai 3 – 4 tahun tidka pulang pulang. Pemda juga tidak tanggung jawab keluarga juga tidak tanggung jawab juga. Dinsos kami hubungi juga lepas tangan. Karena semua sama sama melepas tangan padahal ini adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Izak.

Dikatakan jika ODGJ diobati, dirawat dengan baik, maka pasien bisa kembali pulih dan berbaur dengan masyarakat.

“Supaya bisa pulih, butuh Dinkes, dinas sosial dan unsur Pemda lainnya untuk menyiapkan lahan, tempat untuk para pasien di tampung dan diobati dan dirawat dan diberikan rehabilitasi lanjutan,” katanya.

Faktanya, di Papua rumah sakit jiwa hanya satu yakni berada di Jayapura.

“Anak anak Papua yang menggunakan ganja, masa depan Papua yang jadi sulit,. Bayangkan masih muda, pakai ganja, gangguan jiwa kalau perempuan, hamil kena HIV mau jadi apa bangsa ini siapa yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab pemerintah daerah,” ucapnya.

Di Mimika sudah ada gebrakan baru, yakni mendatangkan dokter dari RSJ, namun menurutnya perlu dilakukan secara terus menerus dan harus berkembang, karena melayani ODGJ membutuhkan proses yang panjang.

“Pengobatan orang dengan gangguan jiwa itu membutuhkan proses yang panjang. Mulai dari rekrut, obati, perawatan dan rehabilitasi,” ujarnya.

Ia berharap ada perhatian yang maksimal dengan tindakan yang nyata.

“Papua bisa buat gedung stadion yang megah tapi mereka tidak pernah buat rumah sakit jiwa yang megah, tidak pernah bikin pelayanan rehabilitasi yang megah. Padahal, anak muda Papua sedang menjurus kesana dan mereka pura pura buta untuk melihat,” tegasnya.

ODGJ juga sulit untuk mendapatkan identitas. Pasalnya setiap mengobsti pasien ODGJ selalu tidak memiliki identitas seperti KTP atau kartu keluarga.

“Orang dengan gangguan jiwa tidak punya kartu keluarga bahkan negara tidak menyiapkan identitas dengan dirinya, tanya orang dengan gangguan jiwa tidak punya KTP, kita mau melakukan pengobatan tidak punya KTP jadi bayangkan, dinas dinas terkait yang harusnya bantu pasien pasien untuk lebih maksimal dalam pelayanan. Sebaiknya saya minta agar cepat selesaikan ini,” katanya.

reporter : Kristin Rejang
editor : Mish

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.