Freeport Dinilai Tidak Transparan Terkait Penyusunan Amdal 2020

Perbesar

Setelah itu, disusul undangan dari PTFI tertanggal 11 Agustus 2020 yang berisi perihal yang sama, masih tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen Amdal yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2020.

“Begitu cepat dan singkatnya proses pelatihan hingga proses Konsultasi Publik, ini jadi kejanggalan yang mengindikasikan upaya mengelabui warga dengan memanfaatkan percepatan pembahasan di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” kata Adolfina.

Adolfina mengatakan, tudingannya bukan tak berdasar. Dengan alasan protokol kesehatan, proses pemaparan dari akademisi Universitas Cendrawasih hanya dilakukan dengan metode webinar. Masyarakat yang hadir pun marah, mereka melakukan protes.

“Kami kumpul di sana, tapi di depan meja hanya ada layar. Kami harus berbicara dengan siapa? – pelatihan ini diduga hanya formalitas dan tak dipersiapkan sungguh-sungguh,” katanya.

Apalagi, menurut Adolfina, mereka yang dilibatkan pun hanya elit-elit kampung, bukan masyarakat terdampak langsung. Ia berbicara setelah menyaksikan dan turut diundang serta hadir dalam kegiatan tersebut.

Anggapan Adolfina menyebut penyusunan Amdal tidak dilakukan secara transparan, dimana dalam pelatihan pada 28 Juli, PTFI menyebutkan ada 17 kegiatan yang akan masuk dalam pembaruan Amdal ini.

Namun, lanjut dia, ketika warga menanyakan lebih lanjut perihal 17 aktivitas baru ini, pihak PTFI berkilah dan mengatakan hal itu akan disampaikan dalam pertemuan selanjutnya.

Seharusnya, tambah dia, setelah proses pelatihan Amdal masih harus ada tahapan sosialisasi dan riset, baru kemudian Konsultasi Publik. Artinya, ada tahapan yang dilewati dalam proses penyusunan Amdal ini.

“Kami diundang dalam konsultasi publik penyusunan Amdal Freeport, tapi tidak ada satu pun dokumen yang kami terima. Apa yang mau dibahas?,” ujarnya.