Menko Polhukam Paparkan Dua Bentuk Kebijakan untuk Papua

Perbesar

Di bidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus.

“Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kata Mahfud, dalam hal bekerja di pemerintahan, Presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian maupun lembaga, merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Ia mengklaim rekrutmen pegawai negeri memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Soal keuangan di Papua, menurut Mahfud, banyak orang yang menganggap bahwa Papua diambil hartanya oleh negara, hingga Papua miskin tak mendapat bagian. Ia mengklaim hal itu tidak benar berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet.

Ada pun disebutkan, pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebesar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk Papua adalah Rp46,173 triliun.

Sedangkan Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp19,203 triliun.

“Itu kebijakan umum, jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi untuk melindungi, ada pendekatan hukum dan keamanan,” tuturnya.

Di samping itu, kebijakan untuk keamanan berupa upaya penegakkan hukum yaitu dengan memburu kelompok kriminal bersenjata yang oleh Mahfud disebut teroris.

“Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang yang melakukan teror. By name, ada nama-nama, bukan sembarang orang Papua,” kata dia.