Pastikan Program Kampung Berjalan, Tim YPMAK dan Freeport Monev di Pesisir Pantai Mimika

Perbesar

TIMIKA | Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, pada Selasa (8/3/2022) menurunkan tim monitoring dan evaluasi (Monev) ke Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Papua untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan program kampung.

Pada pelaksanaan Monev, Tim YPMAK yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Perencanaan dan Program, Nur Ifa Karupukaro didamping tim pengawas dari PT Freeport Indonesia dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mengunjungi tiga kampung di Distrik Mimika Barat Jauh, yakni Kampung Umar Ararao, Yapakopa, dan Potowaiburu.

Tim Monev YPMAK, PT Freeport Indonesia, dan Lemasko melihat secara langsung hasil dari kegiatan yang sudah direncanakan oleh masyarakat melalui program kampung yang dilakukan YPMAK.

Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam program kampung, yakni di Kampung Umar Ararau membuat sekaligus pengecatan pagar kampung dan pembersihan kampung.

Sementara di Kampung Yapakopa kegiatan yang dijalankan, adalah pembangunan pagar gereja, pembuatan sekaligus pengecatan pagar kampung, pembersihan kampung, pembuatan lapangan sepakbola dan bola voli, serta pembuatan pot-pot bunga di sepanjang pagar kampung.

Sedangkan di Kampung Potowaiburu kegiatan yang dilaksanakan, seperti pembuatan sekaligus pengecatan pagar kampung, pembersihan kampung, pembuatan parit, serta pembangunan lapangan sepak bola dan bola voli.

PAGAR | Pagar yang dibangun Masyarakat Kampung Umar Ararao dengan menggunakan dana dari ‘ Program Kampung’ YPMAK. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)

Wakil Direktur Perencanaan dan Program YPMAK, Nur Ifa Karupukaro mengatakan, Monev yang dilakukan oleh Tim YPMAK, PT Freeport Indonesia, dan Lemasko merupakan tindaklanjut pembentukan kelompok kerja (pokja) dalam ‘Program Kampung’ yang sudah dilaksanakan di kampung-kampung, baik pesisir pantai maupun pegunungan.

Dikatakan, Monev dilakukan untuk memastikan apakah program yang dirancang oleh masyarakat itu betul-betul dilaksanakan atau tidak.

“Untuk pengerjaan tahap I yang dimulai pada Desember 2021 lalu, khususnya di 56 kampung di pesisir pantai sudah berjalan baik. Namun untuk Monev ini baru dilakukan di Distrik Mimika Barat Jauh,” kata Ifa.

Selain itu, Monev dilakukan sebagai tindaklanjut dari perjanjian kerjasama (PKS) yang ditandatangani antara YPMAK dan tim pokja. Apabila pekerjaan tahap I sudah dikerjakan, maka harus ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) agar dilanjutkan untuk pencairan dana tahap II.

Diharapkan pelaksanaan monev ini bisa selesai pada bulan Maret ini, sehingga pencairan dana tahap II bisa dicairkan.

“Pelaksanaan monev ini tidak hanya dikawasan pesisir tetapi juga di dataran tinggi. Dimana pelaksanaan monev dilakukan oleh satu bagian yang ada di YPMAK, yakni bagian monev. Dan ini tidak hanya program kampung saja, tapi semua program, mulai kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” terangnya.

FOTO BERSAMA | Tim Monev ‘Program Kampung’ foto bersama dengan masyarakat Kampung Umar Ararao Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)

Sementara Tim Pengelolaan Program Kampung (TPPK) yang juga Pengawas YPMAK dari PT Freeport Indonesia, Samuel Rorimpandey menambahkan, tujuan dari monev untuk mendengar dan melihat langsung pelaksanaan program kampung yang dijalankan oleh tim pokja.

“Kami sangat senang dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Ditambah pada kunjungan tersebut kami juga melakukan diskusi dengan masyarakat dan tanggapan masyarakat sangat senang dan berharap program ini bisa dilanjutkan kedepannya,” kata Sam sapaan akrabnya.

Namun demikian, dari hasil pemantauan yang dilakukan, ada catatan-catatan, seperti program yang berjalan hanya sekali jalan. Karenanya, diharapkan kedepan ada program-program baru yang dilaksanakan dan bisa memberikan tambahan kepada masyarakat untuk jangka panjang, bukan hanya membuat pagar.

Selain itu, diharapkan kepada tim pokja untuk lebih tertib administrasi. Dalam arti, masih ditemukan beberapa masukan pada saat monev, yakni belum adanya tandatangan kuitansi sebagai bukti dari masyarakat penerima upah yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Walaupun, dirinya belum melihat langsung LPJ yang dibuat oleh tim pokja.

“Ya intinya, pelaksanaan tahap I ini sudah berjalan dengan baik. Namun kedepan ada progam yang membawa manfaat secara berkelanjutan atau jangka panjang. Serta kepada tim pokja untuk lebih memperhatikan proses administrasi yang ada,” ujarnya.