Pj Sekda Papua Tengah Tegaskan OPD Finalisasikan Pergeseran Anggaran pada DPA

Perbesar

NABIRE | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memfinalisasi pergeseran anggaran pada Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) induk.

Hal itu ditegaskan Penjabat (Pj) Sekda Papua Tengah Anwar Harun Damanik saat memimpin apel di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Senin (4/9/2023).

“Dikoordinasikan dengan TAPD akan terdapat penambahan anggaran pada beberapa OPD yang disebabkan bertambahnya pendapatan pada APBD Perubahan 2023, terutama pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” kata Damanik.

Menurutnya penyerapan APBD terdapat kegiatan-kegiatan yang telah berkontrak, akan tetapi belum ada realisasi pencairan atau penagihan.

“Sesuai kontrak agar segera dicairkan uang muka. Kegiatan yang bersifat pengadaan harap dipercepat penagihan per 31 Agustus 2023, realisasi pencairan sebesar 22.11 persen agenda kerja bulan September tanggal 11 September 2023,” harap Damanik.

Ia juga menjelaskan, tim Korsupgah KPK-RI akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aset dan pajak Pemprov Papua Tengah (Rapat terbatas: KPK dengan Sekda, Inspektur, Biro Hukum, BPKAD, Dinas PU dan Dinas ESDM).

“Tanggal 14 September 2023 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi MCP Pemprov Papua Tengah, Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya di Ruang Rapat Kantor Gubernur,” katanya.

Tanggal 11 September 2023, Tim BPK RI akan melaksanakan audit dengan tujuan tertentu PDTT terhadap pengelolaan aset daerah, pemeriksaan terhadap APBD mini Provinsi Papua Tengah dan pemeriksaan belanja atas pengelolaan keuangan tahun 2023.

“Harap disiapkan dokumen dan data-data yang diminta oleh BPK-RI (Surat pemberitahuan sudah dikirimkan ke masing-masing OPD). Terhadap kedisiplinan ASN, sudah disepakati bahwa absensi digital (Finger Print) akan menjadi dasar pembayaran TPP sejak bulan September 2023,” harapnya.

Pj Sekda juga berpesan agar peningkatan kekompakan dalam Tim Kerja pada masing-masing OPD, dan seluruh OPD untuk saling bekerjasama untuk jalannya pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.