2024, Sekolah Negeri di Mimika Gratis

Perbesar

TIMIKA | Sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA Negeri di Mimika mulai tahun 2024 seluruhnya gratis. Selain itu, mulai tahun ini juga, seluruh sekolah negeri masuk selama 6 hari, mulai pukul 07.30 WIT.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jenny O Usmani saat ditemui wartawan di Ruang Kerjannya, Selasa (6/2/2024).

Jenny mengucapkan terima kasih kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang telah membuat bidang pendidikan menjadi salah satu mandatory spending.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Mandatory dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi beberapa hal, salah satunya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

“Menyangkut biaya sekolah mulai 1 Januari 2024 SD, SMP, SMA, gratis. Misalnya siswa baru tidak ada formulir, tidak ada pengembangan,” terangnya.

Jenny menegaskan, adanya mandatory pendidikan itu cukup untuk membiayai seluruh biaya pendidikan.

Selain gratis bagi sekolah negeri, Pemkab Mimika juga mengeluarkan program sekolah gratis bagi anak Amungme dan Kamoro yang bersekolah di sekolah swasta.

“Selama ini kan SD dan SMP sudah gratis dan mulai 1 Januari 2024, SMA pun digratiskan. Khusus sekolah swasta anak Amungme dan Kamoro itu SPP nya kami (Disdik) bayar, jadi untuk mempermudah akses orang mendapatkan pendidikan,” tegasnya.

Jenny melanjutkan, sementara program gratis khusus untuk sekolah SMK saat ini sedang dikaji oleh Disdik.

“Proposalnya lagi kita kaji, kalau pun ada pungutan akan kita umumkan apa saja dan berapa gitu, jadi tidak seperti kemarin itu, langsung sekian, tidak, sekarang lagi dibenahi perencanaan, itu untuk SMK, karena mereka praktek, kalau SMA kan tidak, jadi semua pembiayaan dari BOS dan BOPDA,” paparnya.

Khusus SMK, Jenny mengungkapkan pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan Balai milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjang perkembangannya.

“Kita akan jajaki kerjasama, misal SMA 1 ada Balai milik Kemendikbud (kita kerjasama), itu mungkin kita bawa gurunya atau mereka (Balai) datang untuk melatih guru, sehingga kita betul SMK dibenahi baik, jadi itu betul-betul vokasi,” ungkapnya.

Jenny menjelaskan, demi mendukung program sekolah gratis tersebut, maka tenaga guru akan dipetakan beban kerjanya, begitu juga jumlah guru PPPK, untuk nantinya didukung guru kontrak apabila dibutuhkan. Guru kontrak tersebut pun akan dibiayai oleh pemerintah.

“Jadi kita petakan dulu beban guru, untuk menunjang kinerja dia, misal guru sertifikasi di aturan maksimal 40 jam dan itu kita pikir sangat capek, dan tidak efisien jadi maksimal kita taruh 32 jam untuk guru sertifikasi, setelah dipetakan beban kerja dan guru P3K, kalau masih dibutuhkan kita akan kontrak, itu (guru kontrak) pemerintah yang bayar,” terangnya.

Jenny menambahkan, meski gratis, namun Disdik tetap menjaga kualitas ketiga jenjang sekolah tersebut dengan adanya kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Univereitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk mendampingi dan membina guru.

“Soal mutu kita berusaha membenahi diri untuk tidak kalah dengan swasta yang bagus, kita ada kerjasama pembinaan guru SD dengan UNM, kemudian UNJ untuk SMP itu sudah berjalan dan mulai tahun ini ditambah SMA,” imbuhnya.

“Jadi orang tua yang tidak mampu membiaya anaknya sekolah, bisa ke sekolah negeri,” tutupnya.