Tahun Ini Mimika Dapat 10 Ribu Sertifikat Tanah Gratis

Perbesar

TIMIKA | Presiden Joko Widodo tahun ini menarget pembagian lima juta sertifikat tanah secara nasional sebagai upaya reforma agraria. Khusus wilayah Mimika, Papua, ditarget melakukan sertifikasi 10 ribu bidang tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika, John W Aufa, berharap target sertifikasi 10 ribu bidang tanah milik masyarakat itu bisa tercapai hingga akhir Desember 2017.

“Ini program perintah Presiden, secara nasional sebanyak  lima juta bidang tanah. Untuk Mimika tahap pertama 1.000 bidang, tahap kedua ditarget 10.000 ribu bidang tanah,” kata John di Timika, Rabu (2/8/17).

BPN Mimika, katanya, pada tahap pertama telah menyelesaikan sertifikasi 1.000 bidang tanah yang dibagi untuk tiga wilayah dalam kota, yaitu Kelurahan Koperapoka, Kebun Sirih, dan Kelurahan Inauga, Sempan.

“Jadi tinggal tahap kedua ini untuk 10 ribu bidang kita kejar. Harus kita optimis karena saya lihat di Timika masih begitu banyak tanah masyarakat belum bersertifikat,” ujarnya.

John mengemukakan, program sertifikat tanah masyarakat tersebut tidak dikenakan biaya sama sekali. Sebab semua biaya sudah dibebabkan kepada Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun BPN Pusat menganggarkan dana untuk semua proses sejak tahap persiapan, pengukuran, penyuluhan hingga penerbitan sertifikat hanya sebesar Rp524 ribu per bidang tanah.

Bahkan sesuai Surat Keputusan Bersama/SKB tiga menteri pada Juli 2017, biaya proses sertifikat tanah masyarakat hanya ditetapkan sebesar Rp450 ribu per bidang.

Sehubungan dengan itu, BPN Mimika mengimbau masyarakat setempat untuk segera mendaftarkan kepemilikan tanah mereka untuk segera diproses sertifikatnya.

Imbauan agar masyarakat memanfaatkan program pembuatan sertifikat tanah bahkan disampaikan melalui tempat-tempat ibadah seperti mimbar gereja-gereja dan masjid-masjid.

“Karena waktu tinggal beberapa bulan yaitu sampai desember, makanya kita sistimnya jemput bola. Petugas dari rumah ke rumah melakukan pendataan dan identifikasi,” kata dia. (rum/SP)