TIMIKA | Akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Abu Bakar, SE., M.Si, mengkritik tingkat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Kritik ini disampaikan Abu Bakar setelah serapan anggaran APBD Mimika menjadi sorotan publik, dan kritik ini semakin relevan mengingat situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan tingkat kemiskinan yang terjadi di Mimika.
Abu Bakar dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Sabtu (9/9/2023), menyoroti bahwa efektivitas serapan anggaran APBD sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Bahkan ia menegaskan, kenaikan tingkat kemiskinan di Mimika sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, harus menjadi perhatian utama.
“Untuk mempercepat pemulihan, sangat penting bahwa dana yang telah dialokasikan dalam APBD digunakan secara maksimal untuk mendukung program-program ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, kenaikan tingkat kemiskinan yang telah terjadi, seperti dipublikasikan oleh BPS Mimika, memerlukan respons cepat dari pemerintah, dan kurangnya serapan APBD dapat menghambat upaya-upaya ini,” ujarnya.
Serapan anggaran yang masih rendah ini, kata Abu Bakar, akan berdampak negatif pada perkembangan pembangunan di Kabupaten Mimika.
“Saat ini, seharusnya kita melihat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan penanggulangan kemiskinan. Namun kenyataannya hingga bulan Agustus lalu saja, serapan anggaran masih dibawah setengah dari total APBD,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap dengan baik dapat menghambat berbagai program dan proyek yang telah direncanakan oleh pemerintah sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan efisien dan tepat sasaran, agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Abu Bakar juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, yangmana hal tersebut untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks penggunaan anggaran, transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang sangat penting untuk mendukung proses pembangunan,” katanya.
“Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan akses informasi yang lebih baik mengenai penggunaan anggaran APBD. Ini akan membantu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik,” imbuhnya.
Abu Bakar pun mengungkapkan keprihatinannya dengan sedikit nuansa pesimis, mengingat bahwa dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan menyusun dan mengusulkan APBD Perubahan yang diperkirakan akan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan APBD induk.
Ia mengajukan pertanyaan, ‘Bagaimana mungkin Pemerintah dapat menyerap anggaran pada APBD perubahan, sementara serapan anggaran pada APBD induk saja masih rendah?’.
Untuk itu, Abu menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap penyebab rendahnya serapan anggaran dalam APBD induk, sebelum APBD perubahan yang nilai alokasinya lebih besar ditetapkan. Hal ini dimaksud agar potensi perbaikan dapat diidentifikasi dan dilaksanakan dengan efektif.
Oleh karena itu ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan serapan anggaran, dan memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis