Atasi Ketimpangan Gender, Anak Muda Papua Diajak Berdayakan Perempuan

Perbesar

JAYAPURA | Percepatan pembangunan di Papua merupakan agenda yang telah disusun oleh pemerintah dengan berbagai pilihan kebijakan nasional yang beragam.

Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Papua. Bentuk komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk program itu dengan dikeluarkanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Salah satu hasil dari percepatan itu yakni dari bidang pendidikan, dengan program Papua Pintar yang mencakup pembangunan sekolah dan program beasiswa. Tak hanya itu, dari bidang kesehatan ada program Papua Sehat yakni kemudahan akses berobat dan program peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sejumlah wilayah.

Demikian pula bidang infrastruktur, pemerintah telah membangun jalan Trans Papua dengan total Panjang 3.462 KM dan pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Program percepatan sudah dilaksanakan sampai ke tingkat pedesaan. Pemerintah melalui dua jawatanya,nyakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Desa telah menjalankan program Desa/Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).

Program tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penurunan stunting, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak di seluruh Indonesia.

“Provinsi Papua menjadi salah satu contoh hasil pembentukan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA pada 2021,” ujar Plt. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dibacakan oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM, Astrid Ramadiah Wijaya.

Hal tersebut dikemukakan saat pembukaan acara diskusi bertema Forum Perempuan Papua Berdaya, Dorong Papua Maju yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (19 Oktober 2023). Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, Co-founder Sehati Sebangsa Foundation, Jeni Karay serta peserta yang terdiri dari anak muda Papua.

Astrid mengungkap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 0,515 turun 0,020 poin, dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,535. Penurunan ketimpangan gender terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di Papua.

“Menurunnya indeks ketimpangan gender (IKG) terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi,” jelasnya.

Adapun perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator keterwakilan perempuan di legislatif dan indikator persentase laki-laki dan perempuan 25 tahun keatas yang berpendidikan SMA ke atas. “Perbaikan pemberdayaan perempuan di Papua tentu akan membawa dampak positif di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, sosial budaya, dan bahkan pendidikan,” paparnya.

Selanjutnya, menurut Betty Anthoneta Puy, diperlukan keberanian untuk bicara tentang ketimpangan gender. Hal ini untuk mendorong agar lebih banyak lagi perempuan yang mampu memberikan kontribusi bagi Indonesia, khususnya warga Papua. Dengan keberanian ini, perempuan bisa lebih berdaya di kancah politik untuk mengubah keadaan lebih baik.

“Perempuan harus berani memberi nilai pada dirinya sendiri, bahwa perempuan hadir di partai politik dengan memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang setara dengan pria . Lalu perempuan duduk di kursi dewan mewakili kepentingan perempuan,” tegasnya dalam acara diskusi.

Selain itu, kata Betty, perempuan juga harus berani untuk mandiri baik secara ekonomi maupun pendidikan agar semakin berdaya. Jika ini terjadi, maka Papua akan semakin maju karena ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam segala program kegiatan pembangunan.

Betty juga mengingatkan peserta yang sebagian besar anak muda itu untuk tidak mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Dua hal ini, kata Betty memicu banyak masalah di dalam rumah tangga dan kehidupan sosial. Selain memicu kekerasan dalam rumah tangga, miras dan narkoba juga tidak jarang menjadi penyebab seorang kepala rumah tangga menelantarkan istri dan anak- anaknya.

Hal serupa disampaikan Jeni Karay. Menurut Jeni, anak muda Papua harus mampu mengatasi ketimpangan gender antara lain dengan mencegah kekerasan berbasis gender yang seringkali terjadi sejak pasangan rumah tangga berpacaran.

Jeni mengingatkan anak muda agar tidak terjerumus ke dalam godaan atau rayuan pacar sehingga mudah memaafkan pacar yang sudah melakukan kekerasan dengan alasan sayang.

“Seringkali bibit kekerasan dalam rumah tangga sudah ada saat orang berpacaran. Permasalahan atau isu yang ada ketika pacaran jika dibiarkann berlarut-larut pada saat menikah bisa menjadi masalah besar,” katanya.

Menurut Jeni, kualitas keluarga di masa depan ditentukan oleh kesadaran anak muda saat ini. Generasi muda harus paham tentang pemberdayaan perempuan dan dampaknya seperti apa sehingga ketimpangan gender bisa terus berkurang di bumi Papua. (Adv)