JAKARTA | Guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di desa-desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Kementerian Pariwisata, agar Desa-desa Wisata diberi perhatian khusus.
Kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Kemendes PDTT, agar semakin banyak desa wisata didirikan, yang bertumpu pada potensi alam sehingga memberikan daya dukung peningkatan ekonomi warga.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, Bonus Demografi yang dimiliki oleh Indonesia menjadi kesempatan bangsa untuk mengakselerasi pembangunan. Hal ini karena jumlah yang mencari nafkah (usia kerja) relatif lebih besar dibandingkan yang dinafkahi (usia muda + usia tua).
Bonus demografi atau transisi demografi sendiri adalah fenomena meningkatnya penduduk usia muda (15-64 tahun) lebih banyak daripada usia tua (65 tahun ke atas) dan anak-anak (0-14 tahun).
Syarat untuk meraih kesempatan ini diantaranya, harus memiliki pemuda (baik laki-laki maupun perempuan) berkualitas, yang memiliki kapasitas dan produktivitas tinggi.
“Jika melihat dalam berbagai aspek, misalnya dari psikologi. Orang dikatakan berkualitas, jika berbagai ranah yang ada di dalam diri manusia itu berkembang secara seimbang. Mulai ranah kognitif, afektif, dan motoriknya,” kata Menteri Desa PDTT.
Namun demikian, perkembangan itu sangat dipengaruhi ketersediaan lapangan kerja, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam arti, kalau kulaitas SDM nya bagus, maka otomatis akan memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.
“Menurut saya yang sangat penting mengisi bonus demografi adalah penguatan di bidang sumber daya manusia,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.
Pola-pola yang perlu dilakukan dalam bonus demografi adalah, pertama, hasil pembangunan yang berkulitas akan mengalami bonus demografi lebih cepat dan lama. Hal ini karena kelahiran direncanakan, sehingga kesehatan terjamin dari anak hingga orang tua.
“Daerah industri dan pusat pertumbuhan akan mengalami bonus demografi lebih cepat dan lebih lama. Karena migrasi masuknya tenaga kerja muda. Misalnya, kita berbicara soal industrialisasi dan mekanisasi pertanian yang jelas miliki daya tahan terhadap berbagai goncangan ekonomi dunia dan lokal,’ kata Gus Menteri.
Untuk itu, Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kesempatan meraih keunggulan dalam bonus demografi.
Lanjutnya, untuk konteks pembangunan di desa, Kemendes PDTT merujuk pada SDGs Desa yaitu program untuk mencapai tujuan pembangunan di desa, yang bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada 17 Tujuan yang kemudian diturunkan ke desa yang menjadi 18 Tujuan.
SDGs Desa yang berkaitan dengan ekonomi itu ada di point ke delapan, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Desa yang Merata.
“Indikatornya antara lain pekerja sektor formal minimal 51 persen, ada akses permodalan formal termasuk untuk UMKM, tingkat pengangguran terbuka 0 persen, Padat Karya Tunai Desa (PKDT) dari Dana Desa menyerap 50 persen pengangguran di desa, dan tempat kerja miliki fasilitas keamanan 100 persen. Serta kontribusi wisatawan tinggi,” papar Gus Menteri.
“Item ini terus digenjot, diantaranya permodalan formal termasuk UMKM,” ujarnya.
Kemendes PDTT bersyukur dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang tegas menyatakan, BUMDes adalah badan hukum. Ini termasuk salah satu upaya, agar akses permodalan formal bisa dilakukan BUMDesma.
“Selain itu, kami juga menggandeng Kementerian Pariwisata, agar Desa-desa Wisata diberi perhatian khusus,” tuturnya.
Reporter: Mujiono
Editor: Misba Latuapo
Tinggalkan Balasan