TIMIKA | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memberikan pelatihan kerja atau skill kepada putra-putri Orang Asli Papua (OAP) dan anak-anak yang lahir besar Timika (Labeti), Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Pelatihan akan berlangsung selama sebulan kedepan dengan jenis pelatihan yakni Welding (Las), Barbershop (Potong Rambut), dan Salon.
Kepala Disnakertrans Paulus Yanengga menyebut pelatihan yang digelar pihaknya adalah yang kedua kali dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.
“Tahun ini ada mekanik alat berat pelatihannya di LPK Akademi Papua, Welder di Somatua Training Center, Babershop di Capita Barbershop dan Timika Barbershop, make up di Salon Yoel dan Honai salon,” katanya disela kegiatan yang digelar di Hotel Horison Diana, Mimika, Papua Tengah, Selasa (25/7/2023).
Petrus menyebutkan pihaknya memilih pelatihan salon karena menurutnya setiap ada kegiatan yang digelar, salon ramai dikunjungi pelanggan hingga menyebabkan antrean.
“Makanya kita buka pelatihan salon, supaya mama-mama Papua atau adik-adik itu bisa mengikuti salon,” ujarnya.
Paulus melanjutkan, alasan pihaknya menggelar pelatihan potong rambut pria atau barbershop karena banyaknya peminat yang ingin mengikuti.
“Jadi (khusus pelatihan barbershop) kami cari yang putus-putus sekolah tetapi mereka punya keahlian disitu,” ujarnya.
Paulus menegaskan tugas Disnakertrans usai pelatihan yang diberikan adalah memastikan para peserta mendapatkan pekerjaan.
“Jangan sampai sertifikat yang mereka peroleh ini malah dimakan rayap, jadi setiap ada perekrutan tenaga kerja atau apa, kami akan koordinasi terus dengan mereka, terutama yang alat berat, welder dan mekanik,” katanya.
Ditanya soal realisasi pelatihan yang telah dilakukan dua kali oleh Disnaker ini, Paulus menyebut pada tahun lalu, 80 persen peserta pelatihan berhasil direkrut, sementara 20 persennya tak tersalur karena mereka tidak dapat dihubungi.
“20 persen itu karena nomor kontaknya ganti, jadi kami hubungi mereka lagi posisi mereka dimana sampai sekarang tidak ini (dihubungi), jadi harapan kami yang 200 orang ini kalau bisa tidak ganti, kalau ganti segera lapor di Dinas,” paparnya.
Bagi mereka yang tersalurkan pun menurut Paulus akan tetap dipantau oleh Dinaskertrans terkait dengan perilaku dan etika serta sopan santun.
“Jadi jangan sampai kita pemerintah yang kasih latihan, baru tidak mengajarkan itu dengan baik,” tegasnya.
Paulus menambahkan, setiap tahun kegiatan yang dibiayai oleh dana otonomi khusus ini dapat digelar.
“Seluruh kegiatan ini di danai menggunakan Otsus sebesar 4,8 miliar, tahun lalu juga tetapi jumlahnya 1 miliar lebih, dan tahun depan kalau bisa 500 (peserta), jangan 200 lagi,” tutupnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Petrus Yumte yang hadir mewakili Pj Bupati Mimika dalam penyampaiannya menegaskan, pemerintah mendukung kegiatan pelatihan tenaga kerja yang digelar, karena pelatihan ini merupakan wujud pembangunan manusia.
“Kalau saya harapkan program ini bisa dilakukan, kalau di (APBD) Perubahan bapak bisa anggarkan latih orang untuk tanam sayur organik, pasar freeport siap, sayurnya bagaimana, ayam lnya bagaimana, jadi bapak Kadisnaker buat pelatihan soal itu,” katanya.
Pj Sekda menegaskan agar masyarakat tidak hanya berfikir menjadi karyawan atau karyawan PTFI adalah segalanya.
“Saya lihat di Labuan Bajo, semua ini teman-teman dari Flores, jadi kita berikan pelatihan,” ujarnya.
“Orang Papua harus bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri, dunia kerja ini mencari skill bukan melihat pendidikan,” imbuhnya.
Petrus juga menyebut pemerintah yakni Pemkab dan DPRD Mimika harus hadir menjadi fasilitator dan penggerak selaku pengambil kebijakan di daerah.
“Tenaga kerja merupakan salah satu tantangan, karena Mimika menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dimana kelompok pencari kerja di seluruh Indonesia membanjiri Mimika dari waktu ke waktu,” terangnya.
Kata dia, masalah pencari kerja juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang menjadi tanggungjawab Pamkab dan DPRD.
“Dalam laporan pak kadis (Disnakertrans) ada hampir 7.000 sampai 8.000 orang pencari kerja di Mimika, itu yang Papua hampir 2.000 dalam berbagai level pendidikan baik sarjana, S1, S2 sampai yang belum sekolah. Dan itu jadi tanggungjawab pemerintah yakni eksekutif dan legislatif sebagai pengambil kebijakan di daerah,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis