DPRD Mimika Berikan Catatan kepada Pemkab soal LKPJ 2023

Perbesar

TIMIKA, Seputarpapua.com | Tujuh fraksi DPRD Mimika menerima dan memberikan rekomendasi atau catatan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2023.

Catatn ini disampaikan tujuh fraksi DPRD Mimika pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi DPRD Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2023, pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2023, yang digelar pada, Rabu (3/6/2024).

Pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Mariunus Tandiseno mengatakan, Fraksi Golkar mendorong dan mendukung Pemda Mimika untuk bersama-sama berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan seluruh proses pembangunan, Fraksi Golkar akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan dan misi pembangunan. Ini dilakukan, karena DPRD dipilih rakyat untuk kepentingan bersama.

“Setelah mendengar secara seksama terhadap jawaban Pemerintah Daerah Mimika atas LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 dan Ranperda PP-APBD, Fraksi Golkar menyatakan menerima dengan catatan,” ujarnya.

Sementara Pandangan Fraksi Nasdem yang disampaikan Anthon Pali disebutkan, setelah mendengar jawaban pemerintah daerah tentang LKPJ Bupati dan pertanggungjawaban pelaksanaan PP-APBD, Fraksi Nasdem pada dasarnya menerima dengan catatan.

Adapun catatan sebagai berikut, pemerintah daerah diminta berkomitmen bersama membangun daerah.

Kemudian, APBD 2024 yang nilainya triliun tersebut, pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan di pesisir dan pegunungan, khususnya masalah pemukiman dan bahan pokok makanan.

“Ini anggaran yang besar, maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Sedangkan Fraksi PDIP yang disampaikan Tobias Albert Maturbong mengatakan, Fraksi PDIP menerima namun ada beberapa catatan, yakni rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Pihaknya mendorong agar pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi.

“Catatan BPK diharapkan jadi evaluasi guna perbaikan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik kedepannya,” katanya.

Selain itu, pemerintah harus serius melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan sistem manejemen. Dengan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi dan profesionalisme berlandaskan pada peraturan perundang undangan serta memperhatikan rekomendasi dan keputusan oleh Kementerian Dalam Negeri, badan kepegawaian negara (BKN), komisi aparatur sipil negara (KASN), dan lembaga peradilan.

“Terkait dengan alokasi belanja operasional, kami minta bupati mengevaluasi standar biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi penyelenggara daerah. Guna optimalisasi tugas dan fungsi dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat,” katanya.

Sedangkan, pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Tanzil Azharie menyoroti besarnya APBD yang belum membuat masyarakat lebih sejahtera. Oleh karena itu perlu ditekankan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menerima, tapi catatan yang diberikan diminta untuk diperhatikan,” ujarnya.

Sementara pandangan Fraksi PKB yang dibacakan Saleh Alhamid mengatakan, Fraksi PKB juga menyoroti 700 rekomendasi BPK yang tidak diberikan kepada DPRD, yang membuat mereka tidak bisa menilai pemerintah dengan baik.

“Kami menerima, tapi 700 rekomendasi BPK untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara Fraksi Perindo yang disampaikan Samuel Bunai mengatakan, Fraksi Perindo mengapresiasi Pemda Mimika yang telah bekerja keras untuk meningkatkan kemajuan daerah.

“Dari penyampaian LKPJ Bupati dan pelaksanaan PP-APBD tahun anggaran 2023, kami (Fraksi Perindo) menerima LKPJ dan PP APBD Mimika tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda,”ungkapnya.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan Ancelina Beanal menerima dan menyetujui LKPJ dan PP-APBD Mimika tahun anggaran 2023 dengan sejumlah catatan.

“Catatan yang dimaksudkan, yakni agar pengelolaan keuangan daerah lebih dikelola secara akuntabel serta dipergunakan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat,” ucapnya.

Dari pandangan akhir dan rekomendasi tujuh fraksi di DPRD Mimika, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Serta penyerahan dokumen persetujuan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 dan pertanggungjawaban pelaksanaan PP-APBD tahun anggaran 2023 dari Ketua DPRD Mimika Anthon Bukaleng kepada Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.