Freeport dan Indonesia Sepaham soal Penambahan Saham 10 Persen

Presdir PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, saat ditemui wartawan di RSMM Caritas, Mimika, Papua Tengah pada Jumat, 5 April 2024. (Foto: Fachruddin Aji/Seputarpapua)
Presdir PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, saat ditemui wartawan di RSMM Caritas, Mimika, Papua Tengah pada Jumat, 5 April 2024. (Foto: Fachruddin Aji/Seputarpapua)

TIMIKA | Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, membenarkan adanya negosiasi terkait penambahan saham Indonesia sebesar 10 persen.

Tony mengatakan, soal penambahan saham, saat ini menjadi hal yang dibicarakan pihak manajemen PTFI dengan Pemerintah Indonesia.

“Itu memang jadi hal yang dibicarakan, nanti di 2041 ada penambahan saham 10 persen,” kata Tony Wenas yang diwawancarai disela kunjungannya di RSMM Caritas, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Jumat, 5 Maret 2024.

Penambahan saham tersebut, menurut Tony sudah menjadi komitmen manajemen dengan pemerintah Indonesia.

“Itu sudah kita sepahami, tinggal kita perlu diformalkan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya Indonesia bisa segera menambah kepemilikan saham Freeport menjadi 61 persen.

Presiden bahkan menyebut saat ini pemerintah tengah melakukan negosiasi yang cukup alot mengenai penambahan saham Freeport sebesar 10 persen menjadi 61 persen.

Joko Widodo mengakui negosiasi terkait penambahan saham sudah lama dilakukan. Bahkan, pemerintah pun tengah mempersiapkan regulasinya, dan Presiden berharap regulasi itu bisa segera rampung.

“Masih dalam proses negosiasi (soal penambahan saham 10 persen) dan persiapan regulasinya. Tapi saya yakin, angka itu akan bisa kita dapatkan,” kata Joko Widodo dalam keterangannya yang dikeluarkan Sekretariat Presiden pada Kamis, 28 Maret 2024.

Presiden juga menyinggung terkait izin ekspor konsentrat tembaga Freeport yang akan berakhir di Mei 2024. Presiden mengungkapkan, hal itu baru akan dibicarakan setelah negosiasi soal saham dirampungkan.

“Ini negosiasinya dirampungkan dulu, baru ngurus yang selanjutnya,” ujarnya.

Terkait kapan waktunya proses negosiasi selesai, Presiden menargetkan paling lambat bulan Juni.

Advertisements

“Ini regulasinya rampung dulu, baru negosiasinya bisa segera di finalkan. Tapi saya melihat, saya targetkan nggak sampai sampai Juni lah, secepatnya. Kalau bisa secepatnya, paling lambat Juni lah,” kata Joko Widodo.

penulis : Fachruddin Aji
editor : Saldi Hermanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *