MIMIKA, Seputarpapua.com | Pengusaha lokal asli Papua yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pengusaha Papua berharap kepada calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Mimika periode 2024-2029 memiliki komitmen yang jelas dan tegas, mendukung dan memberdayakan pengusaha asli Papua di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Koordinator Aliansi Peduli Pengusaha Papua, Faya Naa berharap, siapapun yang menjadi jadi bupati dalam kepemimpinan yang baru nanti, memiliki komitmen yang jelas dan tegas dalam mendukung dan memberdayakan pengusaha asli Papua.
“Kami ingin pengusaha asli dari berbagai sektor baik dari mama-mama pasar hingga kontraktor lokal, khususnya dalam hal ini kami yang bergerak di sektor kontraktor lokal di Kabupaten Mimika, diberdayakan,” ungkap Faya Naa dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa (22/10/2024).
Menurut Faya Naa, keberpihakan kepada pengusaha asli Papua merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan di tanah Papua.
“Sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, seharusnya menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi pengusaha asli Papua. Namun, dalam kenyataannya, kami masih sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat peran aktif kami dalam proyek-proyek pembangunan di daerah,” bebernya.
Faya Naa dalam keterangannya juga memaparkan kendala yang mereka hadapi sebagai kontraktor asli Papua di Mimika.
Pertama, kurangnya kesempatan dalam pengadaan proyek, meski sudah ada peraturan yang memprioritaskan pengusaha lokal, namun implementasinya di lapangan sering kali masih jauh dari harapan.
“Banyak proyek besar yang masih lebih sering diberikan kepada pihak luar, sementara pengusaha asli Papua masih belum mendapatkan kesempatan yang cukup,” paparnya.
Kedua, minimnya pendampingan dan penguatan kapasitas sebagai kontraktor lokal.
“Kami membutuhkan pendampingan dan penguatan kapasitas, baik dalam hal manajemen proyek, pengembangan usaha, maupun akses kepada teknologi dan sumber daya. Tanpa dukungan ini, kami kesulitan bersaing dengan kontraktor dari luar daerah,” katanya.
Ketiga, distribusi proyek, menurut Faya Naa tidak merata, karena hanya berputar di kalangan tertentu.
“Kami berharap kepemimpinan yang baru akan memperhatikan masalah ini dan lebih adil dalam memberikan kesempatan kepada semua kontraktor lokal,” tuturnya.
Kendala keempat adalah kurangnya pengawasan dalam implementasi Peraturan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Pepres Nomor 17 tahun 2019.
“Seharusnya (kedua aturan di atas) menjadi alat bagi kami untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Namun, tanpa pengawasan dan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan peraturan tersebut, kami tetap akan mengalami kesulitan,” tegasnya.
Faya Naa kembali menekankan harapannya agar siapapun calon bupati dan wakil bupati Mimika yang terpilih nantinya, mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi.
“Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan yang sudah ada, serta memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha asli Papua dalam proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Mimika, akan menjadi angin segar bagi kami untuk berkembang dan berkontribusi lebih banyak bagi pembangunan daerah,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis