Menkopolhukam Instruksikan KPU Tegak Lurus dalam Pilkada 2024

Perbesar

JAYAPURA, Seputarpapua.com | Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Papua, Rabu (29/5/2024).

Rapat yang dipimpin Menkopolhukam, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto ini dihadiri langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Penjabat Gubernur se-Tanah Papua, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu se-Tanah Papua serta pimpinan TNI-Polri.

Dalam arahannya, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menekankan sejumlah poin penting kepada penyelenggara KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah dan TNI-Polri.

Kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu, Menkopolhukam meminta untuk bekerja profesional dan menjaga netralitas dalam Pilkada.

“Kepada KPU bahwa selama tahapan Pilkada harus on the track berpegang teguh pada aturan dan kewenangannya. Harus bertindak netral dan berintegritas. Jika KPU sudah on the track, saya yakin Pilkada di Papua akan berlangsung aman dan sukses,” pintanya.

Hadi Tjahjanto juga meminta KPU untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada kepada masyarakat khususnya di Daerah Otonomi Baru (DOB) sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

“Untuk empat DOB di Papua, KPU wajib mensosialisasikan tahapan Pilkada ke masyarakat sehingga mereka mengetahui tahapan dan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada nanti,” imbuhnya.

Selain penyelenggara, Mantan Panglima TNI ini juga meminta aparat TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat serta menjaga netralitas dalam Pilkada.

“Kepada TNI-Polri untuk meningkatkan pengamanan khususnya di daerah otonomi baru yang sering terjadi gangguan keamanan, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat yang akan mengikuti Pilkada,” pesannya.

“Yang tak kalah penting juga adalah ASN beserta TNI-Polri untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. Jangan ada keterlibatan aparat TNI-Polri dalam Pilkada,” tambahnya.

Kemudian kepada pemerintah daerah, Menkopolhukam meminta agar menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024.

“Pemerintah daerah dan pusat memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024. Untuk itu pemda wajib mendukung dengan anggaran yang cukup,” ujarnya.

Disamping itu, Menkopolhukam meminta Gakkumdu untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga penegakan hukum berjalan sesuai dengan SOP.

“Penegakan hukum oleh Gakkumdu harus sesuai dengan SOP, oleh karena itu wajib ada koordinasi antar sektor sehingga pelaksanaannya tepat,” tandasnya.