Demo ke Kantor Bupati, Aliansi Pemuda Amungsa Minta Kuota CPNS 100 Persen untuk OAP

Perbesar

MIMIKA, Seputarpapua.com | Aliansi Pemuda Amungsa (APA) melakukan aksi demo untuk kedua kalinya di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (18/11/2024).

Aksi demo ini diikuti lebih dari 100 pemuda Amungsa yang menuntut agar kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 100 persen diberikan kepada orang asli Papua (OAP) khususnya Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di Kabupaten Mimika.

Salah satu pemuda saat menyampaikan aspirasi mengatakan bahwa selama ini masyarakat nusantara atau non OAP dinilai tidak menghargai anak asli, sehingga diminta untuk nusantara dihapuskan dan diisi oleh anak asli Papua.

“Teman-teman nusantara itu hapus, saya juga bisa memimpin di daerah saya. Bagaimana caranya bapak Pj Bupati untuk meloloskan Amungme-Kamoro dan juga suku kerabat 100 persen lolos,” katanya.

Para pemuda ini meminta agar pembagian tidak lagi 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non OAP atau nusantara, tetapi 100 persen harus untuk OAP.

Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pada kesempatan itu menerima dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah bertemu secara langsung dan sudah dijelaskan terkait aturan yang ada.

Tetapi, Ia mengapresiasi para pemuda yang melakukan aksi ini untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Tetapi saya sayangkan kenapa baru hari ini kalian datang, bukan dari sepuluh tahun lalu di zaman pak Omaleng, di zaman pak Rettob. Sekarang aturan sudah ditetapkan,” katanya.

Peraturan yang ada saat ini adalah untuk mencegah kekhawatiran seperti adanya pejabat yang memadukan keluarganya lolos CPNS, untuk itu dibuatkan sistem komputerisasi untuk seleksi, sehingga yang lolos benar-benar yang berkompetensi.

Valentinus yang juga Dirjen Otonomi Khusus di Kemendagri RI ini menegaskan bahwa, dia adalah salah satu yang mengusulkan kuota CPNS 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non OAP. Tidak hanya untuk CPNS, ia juga memperjuangkan untuk pengangkatan anggota DPRK.

“Di pusat sana saya yang minta untuk kuota 80 untuk OAP karena saya tahu kondisi di Papua bagaimana. Semua upaya perbaikan untuk OAP di sini sudah kami upayakan, saya berharap disaat menuntut itu harus jelas,” ungkapnya.

Saat ini dikatakan proses seleksi sudah berjalan, dan yang bisa dijamin adalah kuota 80 persen dipastikan kelolosan untuk orang asli Papua. Dan yang masuk adalah orang yang benar-benar menginapkan diri dan mempunyai kemampuan yang mumpuni.

“Yang bisa kami pastikan adalah 80 persen kelulusan harus OAP, kalau minta harus Amungme-Kamoro, keputusannya ada di anak-anak ku sekalian hasil tesnya bagaimana? Tidak ada keputusan bupati disitu,” ungkapnya tegas.

Valentinus menambahkan, ia sedang berupaya untuk melakukan perbaikan di pemerintahan pada semua sisi.

“Jangan pernah ragukan kebijakan yang saya lakukan untuk Kabupaten Mimika,” pungkasnya.