Pemerintah Pusat Mulai Gunakan Tailing Freeport Bangun Infrastruktur di Papua

Perbesar

Selain memenuhi syarat baku mutu dari Kementerian PUPR, materi tailing PTFI juga telah memenuhi prosedur pemanfaatan tailing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tailing PTFI telah lulus uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan Lethal Dose (LD50) di laboratorium independen yang terakreditasi.

Dengan demikian, materi tailing PTFI sebagai bahan konstruksi tidak hanya kuat dan berkualitas, namun juga aman bagi manusia dan lingkungan.

“Tentu saja, limbah ini sudah melalui kajian. Ketika KLHK membuat kebijakan bahwa limbah bisa digunakan sebagai sumber daya, maka kami melalui kajian ilmiah. Tidak sembarangan,” ucap Rosa.

Pemanfaatan tailing tersebut, juga merupakan implementasi dari keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada PT Freeport Indonesia.

Melalui izin itu, tailing dapat digunakan oleh Kementerian PUPR sebagai material agregat infrastruktur jalan untuk pembangunan jalan di Merauke.

KLHK, lanjut Rosa, mendorong agar limbah B3 dan sampah dijadikan sebagai bahan baku atau circular economy. Dengan circular economy, berarti tidak membuang limbah, tidak membuang sampah, tapi digunakan sebagai sumber daya bermanfaat.

“Kita sedang berpikir bagaimana tailing ini digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di Papua. Sehingga, limbah tailing itu bisa terkelola dengan baik untuk sesuatu yang berguna. Artinya, bisa habis yang dihasilkan oleh Freeport,” jelasnya.