MIMIKA, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah meminta bantuan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pendampingan terkait pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P).
Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menjelaskan, setelah penetapan APBD-P pada awal Oktober lalu, ternyata itu sudah terlambat dan ada aturan baru yang dibuat, sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran untuk menyesuaikan peraturan yang baru.
Pergeseran ini harus dilakukan agar semua program yang sudah disiapkan bisa terakomodir.
“Karena banyak yang harus dikoreksi maka kita minta bantuan dari Kemendagri khususnya Dirjen Bina Keuangan Daerah,” kata Valentinus saat diwawancara di Hotel Horison Diana, Rabu (16/10/2024).
Hal ini dibahas dalam pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika.
Lanjutnya, semua tim anggaran dilibatkan dengan tujuan agar jangan sampai karena adanya pergeseran ini menyebabkan program ada yang tidak terakomodir.
“Jadi kita bukan bukan perubahan, tetapi kita lakukan pergeseran. Kemarin itu kan karena kita sudah menetapkan, makanya eksekutif harus duduk dengan dengan legislatif untuk membahas hal tersebut.
Jadi nanti Dirjen Keuangan menuntun kita,” jelas Valentinus.
Valentinus menambahkan, Dirjen akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program APBD-P, sebab semua pelaksanaan program dianggap terlambat.
“Jadi nanti Dirjen bantu kita merapikan supaya semuanya bisa terangkum sama seperti posisi perubahan itu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis