TIMIKA | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendy mengaku secara khusus diutus Presiden Joko Widodo untuk melihat kondisi para guru yang menjadi korban kekerasan KKSB di Kampung Arwanop, Distrik Tembagapura, Mimika.
Mendikbud Effendy menemui para guru tersebut usai meninjau pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP di Mimika, Senin (23/4). Ia juga melakukan pertemuan dengan jajaran Muspida dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
Melalui kesempatan itu, Mendikbud menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang menyatakan keprihatinan atas kondisi yang dialami para guru korban kekerasan, serta kepada ratusan murid SD yang kini tidak dapat menerima layanan pendidikan akibat aksi KKSB.
“Presiden menyampaikan salam. Tentu saja rasa keprihatinan dan simpati beliau terhadap guru-guru yang menjadi korban penyekapan para KKSB. Kemudian, pemerintah sangat peduli, konsen, dengan nasib ratusan murid di sana (Arwanop),” kata Effendy.
Presiden Jokowi, katanya, sangat peduli dan memerintahkan sesegera mungkin mencari solusi agar ratusan murid SD Inpres Arwanop dan SD Negeri Jagamin, Distrik Tembagapura, bisa kembali menerima layanan pendidikan apalagi sebentar lagi akan mengikuti ujian.
“Pada intinya, pemerintah sangat peduli, sangat konsen dengan nasib ratusan siswa yang ada di sana. Jadi kunjungan saya ke sini, sebagai bentuk kepedulian terutama bapak Presiden atas terhambatnya proses belajar mengajar di wilayah itu,” tuturnya.
Kepada para guru korban kekerasan KKSB, Mendikbud akan menempatkan tim untuk melakukan konsultasi dan trauma healing sampai kondisi mereka pulih kembali dari tekanan dan trauma psikis pasca peristiwa mengerikan menimpa mereka.
“Di samping bantuan trauma healing, tentu ada bantuan khusus dari Presiden,” kata Effendy, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Selain itu, Mendikbud mendorong sebuah skema mengenai nasib guru kontrak yang ikut menjadi korban KKSB, agar sebisa mungkin dapat direkomendasikan menjadi CPNS sebagai penghargaan bagi mereka yang mempertaruhkan nyawa bertugas di wilayah pedalaman Mimika, Papua.
“Saya tidak janji tapi itu menjadi skema kita, karena itu bukan kewenangan sepenuhnya dari Kemendikbud. Harus melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian terkait. Sangat mungkin (direkomendasikan), tapi saya tidak berani janji. Karena kalau janji, nanti kalau tidak ditepati akan jadi masalah,” imbuhnya. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan