80 Persen Kampung Belum Ajukan DD-ADD

(TIMIKA) – 80 persen kampung di Mimika, hingga kini belum mengajukan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Michael Gomar, kepada wartawan di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (18/7).

Gomar menyebutkan, dari 133 kampung yang tersebar di 18 distrik, baru tujuh kampung yang sudah menerima dana desa, tahap pertama.

Keterlambatan penyaluran dana desa dan alokasi dana desa, menurutnya, bukan dikarenakan keterlambatan penetapan APBD Mimika, namun dikarenakan keterlambatan pengajuan pencairan oleh aparat kampung.

“Banyak kampung yang sampai saat ini belum mengajukan permohonan ke Bagian Keuangan dan Aset Daerah Mimika untuk proses pencairan,” ujarnya.

Ia menilai, salah satu faktor keterlambatan pengajuan pencairan dana desa oleh aparat kampung dikarenakan sejumlah persyaratan, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang harus dimasukan kedalam aplikasi sistem keuangan desa.

“Hal tersebut menyulitkan aparat kampung dalam memasukan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan dalam penyaluran DD dan ADD tahap pertama,” katanya.

Di Kabupaten Mimika sendiri, penyaluran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah berjalan selama tiga tahun. Dengan rincian pada Tahun 2015, Rp38,3 miliar lebih, Tahun 2016, Rp85,9 miliar lebih dan pada Tahun 2017 ini meningkat menjadi Rp108,1 miliar. Sehingga total dana desa selama tiga tahun sebesar Rp232,4 miliar lebih.

Sedangkan untuk alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baru berjalan dua tahun. Dimana pada Tahun 2016 sebesar Rp26,5 miliar lebih, dan di Tahun 2017 ini sebesar Rp66,5 miliar lebih.

Sehingga total alokasi dana desa selama dua tahun sebesar Rp92,5 miliar lebih. Selain dana desa dan alokasi dana desa, Pemkab Mimika juga memberikan dana stimulan atau dana OMBAS, kepada masing-masing kampung dan kelurahan sebesar Rp100 juta per tahun sejak 2014.