TIMIKA | Anggota Komisi I DPRP Laurenzius Kadepa mengingatkan pemerintah pusat agar keberpihakan terhadap orang asli Papua (OAP) pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jangan hanya sebatas wacana tanpa realisasi yang nyata.
“Dalam penerimaan lembaga apa saja, keberpihakan kepada orang asli Papua ini penting. Tetapi kadang-kadang itu hanya sebatas wacana, tidak pernah terjadi sesuai rencana,” kata Laurenzius Kadepa saat dihubungi Seputarpapua dari Timika, Selasa (11/9).
Kadepa mendesak pemerintah membuat sebuah kebijakan khusus untuk Provinsi Papua dalam penerimaan CPNS, dengan tanpa menggunakan sistem online (dalam jaringan). Bukan berarti orang Papua belum mampu bersaing, tetapi menurutnya sistem online ini masih rentan dimainkan untuk segala kepentingan pihak tertentu.
“Perlu ada kekhususan. Jangan tes online tetapi secara manual. Bukan berarti orang Papua itu tidak mampu, tetapi saya melihat tes online itu adalah sebuah sistim oleh orang lain bisa dimainkan. Saya pikir soal kemampuan orang Papua dan pendatang itu sama saja,” katanya.
Kadepa belum memastikan proporsi penerimaan CPNS di wilayah Provinsi Papua, namun yang pasti diharapkan benar-benar berpihak kepada orang asli Papua. Sebab keberpihakan yang hanya sebatas wacana tentu saja akan semakin memudarkan kepercayaan orang Papua terhadap pemerintah.
“Kami yang bermitra dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) belum melakukan rapat sehingga belum tahu pasti bagaimana proporsinya, totalnya saya belum tahu. Yang pasti jangan hanya wacana saja. Kalau kita hidup hanya dengan wacana, mau jadi apa Papua ini,” tandasnya.
Kekhawatiran Kadepa terhadap wacana keberpihakan orang asli Papua bukan tanpa alasan. Pada penerimaan di beberapa institusi Negara seperti TNI, Polri dan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) belakangan cukup mengecewakan orang asli Papua.
“Kami punya mitra dengan Pangdam, Kapolda, namun waktu penerimaan calon siswa anggota Polri maupun TNI mereka selalu bicara soal keberpihakan sekian persen kepada orang Papua, tetapi kadang-kadang tidak pernah terjadi,” kata dia.
Gagalnya keberpihakan terhadap OAP paling disoroti dalam penerimaan Praja IPDN tahun 2018 kemarin. DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP) bahkan menyebut minimnya keterwakilan orang asli Papua adalah bentuk diskriminasi dan sangat merugikan.
“Penerimaan praja IPDN itu sama, selalu diwacanakan jata untuk keterwakilan orang Papua sekian persen tetapi nyatanya tidak pernah terjadi seperti itu. Ini contoh yang sangat ironis bahwa entah dalam aturan apa saja yang memuat tentang keberpihakan kepada orang asli Papua itu hanya sebatas wacana saja, itu nyata,” sesal Kadepa. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan