Mimika Masuk Zona Merah Konflik Sosial Tertinggi di Papua

TIMIKA | Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua, Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah masuk zona merah dengan konflik sosial tertinggi di Papua.

“Selain Mimika yang masuk zona merah konflik sosial tertinggi, ada beberapa daerah lain di Papua,” kata Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Bakesbangpol Papua, Octovianus DS, disela-sela sosialisasi pencegahan konflik sosial masyarakat di Mimika, yang digelar di Graha Efata, Selasa (30/10).

Daerah-daerah lain yang masuk zona merah konflik sosial tertinggi adalah, Kabupaten Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Membramo Tengah, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Nabire, dan Paniai.

Sementara untuk daerah yang masuk zona kuning atau sedang, yakni Kabupaten Puncak, Dogiyai, Deiyai, Keerom, Jayapura, Memberamo Raya Raya, dan Kota Jayapura.

Untuk daerah zona rendah atau hijau, yakni Kabupaten Yalimo, Waropen, Biak, Supiori, Sarmi, Merauke, Boven Digoel, Kepulauan Yapen, Mappi, dan Asmat.

“Pemetaan daerah tersebut berdasarkan konflik bukan kondisi geografis. Dari hal tersebut, kita menentukan peringkat, mulai yang tinggi (merah), sedang (kuning), dan rendah (hijau),” terangnya.

Ia menjelaskan, status zona merah diberikan kepada Kabupaten Mimika karena sering terjadi konflik antara suku di Kwamki Narama.

Sementara untuk daerah lain, seperti Wamena, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo dalam bulan ini daerah-daerah tersebut sering terjadi konflik.

“Kalau kita lihat beberapa bulan sampai akhir Oktober ini kan, daerah-daerah tersebut sering terjadi konflik,” ujarnya

Ia menambahkan, Kesbangpol terus berupaya mencegah konflik yang terjadi di masyarakat. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi upaya pencegahan konflik sosial, seperti yang dilakukan di Mimika kali ini.

“Dengan sosialisasi ini, diharapkan bisa mencegah dan menurunkan tensi konflik di daerah. Karenanya, disosialisasi ini kami undang seluruh tokoh-tokoh. Yang tujuannya untuk mengupayakan pencegahan konflik di masyarakat,” ungkapnya. (mjo/SP)