Pelayanan Publik Terganggu Dampak Kantor Gubernur Papua Dipalang Ondoafi Kayu Pulo

Aparat berjaga-jaga dalam aksi pemalangan Kantor Gubernur Papua oleh masyarakat adat Kayu Pulo. (Foto: Alley/Seputarpapua)
Aparat berjaga-jaga dalam aksi pemalangan Kantor Gubernur Papua oleh masyarakat adat Kayu Pulo. (Foto: Alley/Seputarpapua)

JAYAPURA | Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto membenarkan aksi pemalangan Kantor Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan masyarakat adat dari masyarakat adat Keondoafian Kampung Kayo Pulo sejak hari Minggu malam, 17 September 2023.

“Jadi Kantor Gubernur ditutup oleh saudara-saudara kita dari masyarakat adat Kayu Pulo. Tadi kami ditugaskan untuk melakukan konsolidasi dan mediasi dengan mereka (masyarakat adat dari Kayu Pulo) dan sementara kami bersama pihak Polresta Jayapura Kota masih berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi agar minimal pelayanan publik bisa berjalan dalam satu hari ini,” ungkap Jeri di Jayapura, Papua, Senin (18/9/2023).

Menurut Jeri, aksi pemalangan kantor gubernur jelas berdampak bagi pelayanan publik yang diberikan instansi yang berkantor di gedung kantor gubernur Papua yang baru diresmikan pada akhir Desember 2022 lalu.

“Karena kalau sampai ditutup, ya pelayanan tidak berjalan dan banyak hal yang dirugikan. Jadi kami minta masyarakat Kayu Pulo untuk bersabar, karena Pak Gubernur pasti dengan jajaran dibawah pasti akan berupaya mengkonsolidasikan semua,” ujarnya.

“Intinya semua dokumen terkait kepemilikan lahan Kantor Gubernur Papua ini, kami punya arsipnya. Nanti kita lihat mekanismenya seperti apa,” imbuhnya.

Kendati aksi pemalangan mempengaruhi pelayanan publik, namun Jeri menyebut pelayanan masih ada yang terbantu dengan sistem digitalisasi.

“Saat ini kan sudah digitalisasi. Kita bisa melaksakanan tugas sesuai dengan instrument yang ada. Jadi layanan-layanan yang sifatnya menggunakan digital, ya kita bisa gunakan. Tapi yang jadi soal itu ya, pelayanan yang bersentuhan langsung karena tidak bisa pakai instrumen,” akunya.

Meski aksi palang masih berlanjut. Hingga kini Jeri mengaku belum ada instruksi dari pimpinan untuk WFH atau bekerja dari rumah.

“Nanti kita lihat sesuai kondisi kedepan, kita upayakan yang terbaik. Yang pasti yang palang ini juga kan saudara-saudara kita sendiri. Kita pasti bisa selesaikan dengan duduk bersama sama. Kan pemerintah ini berjalan ada adat ada juga agama. Itulah keberagaman kita di Papua,” tandas Jeri.

“Semua proses yang terjadi sampai hari ini, tentu kita akan carikan solusi yang terbaik. Kita butuh duduk bersama dan bicara bersama,” tutupnya.

 

penulis : Alley
editor : Saldi Hermanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan