TPNPB Akui Lakukan Penembakan yang Tewaskan Seorang Warga Sipil di Puncak Jaya

Perbesar

TIMIKA, Seputarpapua.com | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau yang biasa disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengakui bertanggungjawab atas penyerangan kepada warga sipil di Kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024.

Juru bicara TPNPB atau KKB Sebby Sambom mengungkapkan TPNPB Wilayah Puncak Jaya bertanggungjawab atas penembakan seorang tukang ojek tersebut.

Sebby berdalih, TPNPB menyerang tukang ojek itu karena diduga dia adalah seorang intelejen.

“Dalam laporan tersebut melalui sambungan telepon yang diterima oleh KOMNAS TPNPB dikatakan aparat keamanan haus segera berhenti menjadikan warga sipil sebagai intelejen,” ungkap Sebby dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Jumat (31/5/2024).

Sebby menekankan, selain sebagai intelejen pihaknya juga memperingatkan agar aparat keamanan mengambil alih fungsi tenaga medis dan pendidikan di wilayah-wilayah konflik bersenjata di Papua Barat.

“Jika keberadaan milisi atau intelejen militer indonesia telah diketahui dengan jelas oleh kami, maka tak segan-segan kami akan melakukan tindakan sesuai aturan perang,” ungkapnya.

Diakhir keterangannya, Sebby menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan perundingan dengan TPNPB-OPM difasilitasi oleh pihak asing sebagai upaya penyelesaian konflik bersenjata di tanah Papua.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Satuan Tugas (Satgas) Humas Operasi Damai Cartenz, disebutkan telah terjadi penyerangan tersebut berupa penembakan terhadap masyarakat sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek, menyebabkan korbannya meninggal dunia. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala.

Usai aksi penembakan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Mulia untuk dilakukan tindakan medis yang diperlukan.

Jenazah korban yang diketahui bernama Jainul tersebut kini telah dievakuasi ke Mimika dan akan diterbangkan ke kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur pada 1 Juni 2024 mendatang.