YPMAK Tanggapi Isu Demo Pengelolaan Dana 1 Persen Freeport

YPMAK Tanggapi Isu Demo Pengelolaan Dana 1 Persen Freeport
YPMAK bersama perwakilan dari lima suku kekerabatan di Mimika menggelar konferensi pers terkait adanya isu aksi demo ke YPMAK soal pengelolaan dana 1 persen Freeport. (Foto: Fachruddin Aji/Seputarpapua)

TIMIKA | Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Adat Amungme Kamoro (YPMAK), Vebian Magal, menegaskan bahwa kelompok yang ingin melakukan aksi demo ke YPMAK pada 18 April 2024 terkait pengelolaan dana 1 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI), bukanlah bagian dari dua suku besar di Kabupaten Mimika dan lima suku kerabatannya.

Vebian menyebut, kelompok tersebut hanyalah kelompok berkepentingan tertentu yang mengeklaim diri mewakili dan mengatasnamakan masyarakat.

“Jadi saya berfikir semua orang harus dewasa dalam meyikapi hal ini, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap berjalan dan tidak terganggu,” kata Vebian saat menggelar konferensi pers di Kantor YPMAK Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (15/4/2024).

Konferensi pers yang dilakukan YPMAK didampingi oleh perwakilan dari lima suku kekerabatan.

Vebian menegaskan, adanya isu miring tentang YPMAK yang disampaikan kelompok tertentu mengatasnamakan tujuh suku, dibantahnya. Menurutnya, oknum yang membuat kelompok tersebut tidak pantas berbicara, sebab mereka adalah orang tua dan sudah memiliki banyak pengalaman dan juga terbiasa selama 10 sampai 20 tahun mengelola dana 1 persen.

“Mereka merasakan (dana 1 persen dan mengelolanya), apakah mereka ini sudah dewasa lalu minta pemerataan ataukah mereka hanya karena kepentingan tertentu,” katanya.

Vebian menjelaskan bahwa peralihan bentuk lembaga ke yayasan yang terjadi di YPMAK merupakan langkah penyelamatan. Sebab, dahulu banyak aset yang atasnama pribadi, bukan institusi. Selain itu pertanggungjawaban penggunaan anggaran pun tidak dilakukan dengan baik.

“Hanya saja Freeport tidak jujur soal itu, kenapa perubahan terjadi,” ungkapnya.

Menurut Vebian, jika kelompok tersebut menginginkan adanya evaluasi, kata dia, hal itu bisa dilakukan namun dengan catatan dirinya sebagai direktur ingin kembali melanjutkan masa kepemimpinannya di YPMAK.

“Masyarakat bisa menuntut evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja. Bisa. Tapi untuk saat ini (saya) belum menyatakan apa-apa. Maka dari itu semua orang mendukung proses seleksi yang dilakukan tim seleksi dan saat ini sedang berjalan, sehingga tidak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

“Kalau demo itu menuntut evaluasi atau pertanggungjawaban, itu evaluasi apa? Masalahnya dimana?,” imbuhnya.

Vebian menegaskan apabila demo tetap dilaksanakan maka ia dengan tegas meminta kepolisian untuk menangkap para demonstran.

“Saya minta polisi bawa ke Polres, jangan bicara di sini (Kantor YPMAK), karena menganggu pekerjaan disini,” ujarnya.

Sementara Kepala Suku Nduga Elipanus Wesareak mengimbau kepada masyarakat tujuh suku khususnya lima suku kerabatan terlebih suku Nduga, agar tidak mengikuti aksi yang dimaksud, karena saat ini menurut dia semua program YPMAK sudah berjalan dengan baik.

“Kalaupun ada yang mau demo dan mengatasnamakan, saya berharap mereka koordinasi sesuai jalur, tidak ada demo-demo. Demo itu untuk anak-anak yang baru selesai pendidikan, dengan pemahaman yang baik. Kalau orang-orang tua, sudah tahu jalurnya,” tegasnya.

Senada, Wakil Kepala Suku Mee Deki Tenouye menyebut, demo tidak perlu dilakukan sebab YPMAK telah mengelola dana 1 persen atau kemitraan dengan baik.

“Orang-orang yang ingin melakukan demo itu mungkin karena muncul kecemburuan, itu tidak boleh terjadi. Masyarakat harus evaluasi, tidak boleh ajak dua sampai tiga orang untuk adakan demo-demo,” tegasnya.

Sedangkan tokoh masyarakat suku Damal, Yohanis Magai mengatakan bahwa Mimika adalah rumah bersama, sehingga dua suku dan lima suku kekerabatan harus jadi satu dan tetap solid.

“Timika adalah Honai kita, tidak ada yang boleh memunculkan pikiran-pikiran menjatuhkan satu dengan yang lain,” katanya.

Sementara itu, perwakilan suku Dani Yakobus Kogoya juga setuju agar tidak ada aksi demo yang dilakukan. Begitu juga Sekretaris Suku Moni, Beatrix Songgonau.

penulis : Fachruddin Aji
editor : Saldi Hermanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *