TIMIKA | APBD Mimika tahun 2023 diusulkan Rp5,1 Triliun atau Rp 5.317.514.594.690 dengan total 2.953 program, kegiatan dan sub kegiatan.
Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Yohana Paliling melalui Sekretaris Hilar Limbong Allo dalam acara penutupan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2023 di Kantor Bappeda Mimika, Jumat (8/4/2022).
Sebelumnya, pembukaan musrenbang dimulai pada 6 April dan berlangsung selama tiga hari.
Hilar merincikan jumlah kegiatan yang dihasilkan 243 program, 717 kegiatan dan 2.002 Sub kegiatan.
“Dengan total pagu yang dihasilkan Rp5.130.514.594.690,” katanya.
Rumusan ini dihasilkan setelah dilakukan Musrennbang distrik, forum OPD dan terakhir musrenbang RKPD.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Julianus Sasarari membacakan sambutan Bupati Eltinus Omaleng menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OPD yang telah melakukan pembahasan dengan diskusi intens, alot dan intensif.
Hal ini dapat dipahami sebab persoalan pokok dalam menghadapi sebuah perencanaan pembangunan terletak pada proses menentukan pilihan program kegiatan dan sub kegiatan yang prioritas.
Pemkab Mimika telah mengambil langkah strategis yakni dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2023, telah melalui tahapan dan mekanisme yang sesuai undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan.
Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui proses perencanaan yang menggunakan aplikasi SIPD seperti yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 70 tahun 2019.
Dalam rangka musrenbangda di tingkat Kabupaten Mimika telah didahului dengan pelaksanaan musrenbang Kabupaten, musrenbang distrik dan forum perangkat daerah selama 2 hari dimana pertemuan-pertemuan itu telah merumuskan dan menyepakati seluruh usulan kegiatan.
“Saya berharap program kegiatan dan sub kegiatan yang telah disepakati merupakan kebutuhan pembangunan prioritas yang akan dikelola oleh organisasi perangkat daerah,” katanya.
Sasarari mengatakan, adapun yang menjadi catatan Kepala Bappeda dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk secara koordinatif melakukan penyempurnaan dan penajaman terutama target indikator, kinerja, program kegiatan yang diusulkan harus sinkron dengan indikator yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD tahun anggaran 2023 aspiratif dan representative.
“Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada tim asistensi Bappeda Provinsi Papua, terima kasih juga kepada seluruh kepala opd serta hadirin undangan yang telah berperan dalam suksesnya kegiatan ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis