TIMIKA | Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kabupaten Mimika melaksanakan pendampingan dan penguatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP).
Pendampingan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) Republik Indonesia dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (8/12/2022).
Kepala Bagian Ortal Setda Mimika, Evert Hindom menjelaskan, tujuan pelaksanaan pendampingan dan penguatan SAKIP di Pemkab Mimika Tahun 2022 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif.
Tujuan itu meliputi akuntabilitas kinerja pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan pemerintahan yang bermuara pada kepuasan masyarakat serta profesionalitas aparatur, sesuai misi ke 4 pada RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024.
“Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yakni penyamaan persepsi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta meningkatnya nilai Implementasi SAKIP dan meningkatnya 1/3 LAKIP OPD dengan predikat baik,” katanya.
Perwakilan Kemenpan-RB Desmarwita, mengatakan, capaian implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi untuk masih mengalami penurunan dan jika naik pun tidak signifikan.
“Jadi hasil evaluasi untuk beberapa komponen yang dinilai untuk tahun 2020 sekitar 43,24 sementara tahun 2021 sekitar 43,39 sehingga tingkat akuntabilitas kinerja masih C,” katanya.
Untuk rekomendasi Evaluasi Implementasi SAKIP di Mimika tahun 2021 yaitu merevisi dan memperbaiki dokumen perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka menengah maupun perencanaan kinerja jangka pendek.
Selanjutnya, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob, berharap sistem pemerintahan harus lebih baik kedepannya. Saat ini nilai yang didapat masih di bawah 60.
“Itu artinya dalam pelaksanaan penyusunan program-program, pimpinan OPD maupun staf tidak pernah tahu apa yang harus dikerjakan, apa itu outcome, output dan benefitnya,” kata John.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena tidak pernah terbiasa, hanya bisa membuat program dan tidak jelas program tersebut apa manfaatnya.
Tidak hanya itu, john juga menyebut program yang dibuat tidak diketahui menyentuh masyarakat atau tidak, masyarakat puas atau tidak.
“Kita tidak pernah tanya kepada masyarakat selama ini. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mengetahui secara baik apa yang kita kerjakan,” ungkapnya.
Dijelaskan, APBD Mimika sekitar Rp5 triliun, akan tetapi itu dipakai bahkan tidak sesuai RPJMD.
Setelah dihitung secara rata-rata 3 tahun ini capaian RPJMD baru 30 persen. “Apakah kita kerja ini sudah sesuai dengan RPJMD kita? Yang direncanakan lain dan yang dibuat lain,” katanya.
Ia juga menekankan, reformasi dan birokrasi itu adalah komitmen terhadap apa yang telah disepakati sehingga bisa lebih baik kedepannya.
“Mari kita tingkatkan kinerja kita agar tahun 2023 bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
- Tag :
- Bagian Ortal Mimika,
- Evert Hindom,
- SAKIP
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis