TIMIKA | PT POS Indonesia Cabang Mimika mulai menyalurkan Bantuan Sembako PKH Kemensos (SPK) tahap I periode Januari-Maret 2023.
Kepala PT POS Indonesia Cabang Mimika Junaedi Nur menjelaskan program bantuan tersebut gabungan antara program bantuan sembako yang dulu disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Yang kita bayarkan sekarang ini adalah PKH dan penerima sembako, karena ada beberapa penerima PKH yang menerima sembako,” katanya saat ditemui seputarpapua.com di kantornya, Jumat (17/3/2023).
Juna mengatakan nominal bantuan yang diberikan pun berbeda. Untuk bantuan sembako Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp600.000 sementara PKH nominal bantuan yang diterima mulai Rp225.000 – Rp3.900.000.
“Kedua bantuan tersebut diberikan per triwulan, dengan masa bayar kita mulai dari 10-20 Maret 2023,” katanya.
Kendati demikian, karena kendala geografis dan cuaca yang ekstrim khususnya untuk penyaluran di wilayah pesisir dan pegunungan, Kantor pos Mimika pun meminta perpanjangan masa bayar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika.
“Jadi Dinsos yang minta perpanjangan waktu ke Kementrian Sosial, pepanjangannya nanti sampai kapan tergantung surat dari Kemensos,” ungkapnya
Juna menjelaskan pada tanggal 10 dan 13 Maret 2023 pihaknya fokus untuk meyalurkan Bansos secara langsung atau dari rumah ke rumah, bagi KPM disabilitas atau mereka yang tidak sempat mengambil di Kantor Pos.
“Kami maksimalkan dua hari itu,” ucapnya.
Adapun total jumlah KPM yang menerima bantuan tahap pertama yakni 12.964 dengan rincian penerima Bansos sembako sebanyak 11.910 dan sembako ditambah PKH sebanyak 1.054.
“KPM dalam kota itu 6.657 termasuk 6 distrik di wilayah kota, kemudian luar wilayah kota atau pesisir dan pegunungan jumlahnya 6.300. Untuk di kota sampai saat ini kami sudah bayarkan sebanyak 3.292 sampai kemarin sore, atau 49,26 persen mulai tanggal 11-16 Maret 2023,” paparnya.
Kemudian total dana bantuan sosial yang disalurkan oleh Kantor Pos Cabang Mimika pada Tahap I sekitar Rp8 Miliar dengan rincian Rp868.400.000 untuk PKH dan sembako, dan Rp7.778.400.000 untuk mereka yang hanya menerima bantuan sembako.
Juna menambahkan apabila terjadi gagal bayar maka akan ada jangka waktu seminggu bagi pihaknya untuk melakukan verifikasi data sebelum nantinya dana dikembalikan ke pusat.
“Kami diberikan waktu verifikasi selama satu minggu sebelum benar dinyatakan gagal bayar, disitu kami turun langsung mencari ke alamat KPM, koordinasi dengan pendamping PKH, distrik dan kelurahan RT juga RW, untuk membantu mencari KPM tersebut, jadi kami buatkan datanya. Kami juga informasikan melalui media sosial, cetak, dan videotron nama-nama KPM yang belum menerima tadi,” ungkapnya.
Apabila dalam waktu seminggu tersebut KPM tidak juga ditemukan atau mengambil bantuan sosial, barulah pihaknya akan menyatakan gagal bayar.
- Tag :
- Bantuan Sosial,
- Junaedi Nur,
- Kantor Pos Timika,
- PKH,
- PKM
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis