Pj Sekda Mimika Jelaskan Soal Divestasi Saham Freeport

TIMIKA | Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Robert Mayaut menjelaskan soal divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam Sidang Paripurna III RAPBD Mimika 2024, dengan Agenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi, di Gedung DPRD pada Rabu (17/1/2024) malam.

Robert menerangkan kronologis persoalan divestasi tersebut, dimulai pada tanggal 26 Maret 2018 ditetapkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang PT Papua Divestasi Mandiri dengan komposisi sahamnya sesuai pasal 15 Perda nomor 7 tahun 2018 tidak sesuai dengan isi perjanjian yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2018.

“Karena itu, Pemkab Mimika keberatan, sehingga dua tahun kemudian Perda nomor 7 tahun 2018 diubah menjadi Perda nomor 1 tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 8 Juli 2020, dimana dalam pasal 15 Perda nomor 1 tahun 2020 telah mengubah posisi saham menjadi 30% untuk Provinsi Papua dan 70% untuk Kabupaten Mimika,” terangnya.

Robert melanjutkan, komposisi saham itu telah sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2018.

Selanjutnya, 10 Maret 2023 telah diterbitkan akta notaris terkait pendirian PT Papua Divestasi Mandiri dihadapan notaris di Jayapura.

Pun begitu, kata Robert hingga saat ini belum ada deviden yang diterima oleh Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dari divestasi saham PTFI.

Upaya pun telah dilakukan Provinsi Papua dan Pemkab Mimika serta pengurus PT Papua Divestasi Mandiri dengan meminta kepada Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia untuk mempercepat penerimaan deviden dari divestasi PTFI.

“Tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan pertemuan bersama Menteri Investasi, dan Pemkab Mimika telah mememinta agar Direktur MIND ID dapat menjelaskan legal stending peralihan dari PT Inalum ke MIND ID, akan tetapi tidak ada jawabannya hingga saat ini,” tegasnya.

Robert menyebut saat itu, Direktur MIND ID sempat meminta waktu 2 minggu untuk menjawab, tetapi kemudian hingga lebih dari waktu tersebut tidak ada jawaban yang diberikan.