Ribuan TPS di Wilkum Polda Papua belum Laksanakan Pemungutan Suara

TIMIKA | Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, ada sebanyak 1.297 Tempat Pemugutan Suara (TPS) dari total 15.213 TPS di wilayah hukum (Wilkum) Polda Papua, Rabu (14/2/2024), belum melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tertundanya pemungutan suara dikarenakan pelaksanaan Sistem Noken yang menyebabkan beberapa pihak berseteru.

“Di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua induk ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan coblosnya,” kata Kapolda di Jayapura, Rabu.

Masalah pembagian suara dalam pelaksanaan sistem noken, dikatakan Kapolda, menjadi kendala utama yang menyebabkan pemungutan suara harus tertunda di seribuan TPS yang telah disebutkan diatas.

“Sebenarnya saya berulang kali menolak adanya ikat suara di sistem noken. Harusnya di pemilu kali ini sudah tidak ada. Di Puncak Jaya, tidak bisa karena tarik ulur suara. Yang ada di Paniai, sama juga,” kata Kapolda.

“Jadi semua kepentingan politik-politik yang berkaitan dengan suara, itu saya berharap yang belum selesai besok bisa dituntaskan,” imbuhnya.

Wilayah yang proses pemungutan suara tertunda karena sistem noken dikatakan ada pada dua provinsi.

Di Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS. Jumlah tersebut terbagi di Kabupaten Paniai 92 TPS, Intan Jaya 383 TPS, dan Puncak Jaya 697 TPS.

Kemudian di Provinsi Papua Pegunungan total 91 TPS yang tertunda, di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan Tolikara 87 TPS.

Sementara itu khusus di Kabupaten Puncak Jaya, kata Kapolda, perebutan suara dalam sistem noken menyebabkan bentrok massa dengan saling serang menggunakan panah dan batu.

Kapolda juga menjelaskan ada sebanyak 34 TPS di Provinsi Papua yang belum melakukan pemungutan suara. Seluruhnya itu dikarenakan terhambatnya proses pendistribusian logistik Pemilu 2024.

“Di Papua induk ini terkendala karena harus carter heli sehingga menjadi kendala karena faktor alam, saya berharap besok bisa ada susulan,” katanya.