Tunggak Hingga Rp3 Miliar, Bappenda Segel Ratusan Kios di Pasar Wamanggu Merauke

MERAUKE | Pemerintah Kabupaten Merauke, Papua Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) menyegel lebih dari 100 kios di Pasar Wamanggu, lantaran para pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah di pasar tersebut menunggak pembayaran retribusi sejak 2015 hingga 2021.

Kepala Bidang Retribusi Bapenda Kabupaten Merauke Edison Tambunan, menyatakan penyegelan terhadap ratusan kios di Pasar Wamanggu dilakukan Bappenda dan dibantu petugas Satpol PP setempat.

Penyegelan dilakukan selama tiga hari, terhitung Rabu hingga Jumat (9/9/2022).

Edison menyebut nilai tunggakan dari seratusan kios tersebut sejak 2015 hingga 2021 mencapai tiga miliar rupiah.

Pemerintah daerah melalui Bappenda telah melayangkan surat pemberitahuan beberapa kali, bahkan juga dua kali melakukan pertemuan dengan para pedagang. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pengguna tempat usaha tidak mengindahkan kewajiban mereka.

“Padahal pemerintah juga sudah memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan pembayaran tunggakan dapat diangsur, tapi tetap saja banyak pedagang yang tidak mau membayar tunggakan retribusi. Karena tidak ada tanggapan atau itikad baik, maka kami melakukan penyegelan,” kata Edison, Kamis (8/9/2022).

Edison menerangkan, apabila setelah penyegelan itu ada para pedagang yang mau mengansur cicilan tunggakan, pemerintah daerah akan memberikan peluang dan menerimanya.

Pedagang bisa kembali berjualan di pasar tersebut jika telah melaksanakan kewajibannya, meski tunggakan dibayar secara cicil atau bertahap.

“Batas waktu yang pemerintah daerah berikan untuk pembayaran retribusi baik melunasi atau juga mengansur itu hanya dalam September ini. Pada bulan Oktober 2022, pemerintah akan lanjut tahapan selanjutnya. Mungkin akan diundi untuk pengalihan sewa kepada pedagang yang benar-benar serius berjualan di sana dan taat membayar retribusi,” ujar dia.

Dia menambahkan, retribusi kios di Pasar Wamanggu turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Merauke.

Pungutan yang dilakukan pemerintah daerah itu juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program/kegiatan pembangunan, termasuk juga untuk peningkatan kualitas pasar tersebut.

“Intinya bahwa retribusi dan pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Jadi memang sebagai warga negara, sebagai pengguna fasilitas pemerintah, kita harus selalu rutin membayar restribusi, juga termasuk pajak,” pungkas Edison.