Jeni Usmany: Pola Pembelajaran di Mimika Tetap Meski Menteri Nadiem Ijinkan Sekolah Buka 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Jeni Usmany
Jeni Usmany

TIMIKA | Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah mengijinkan sekolah-sekolah di semua zona untuk kembali dibuka dan dilakukan aktifitas belajar mengajar secara tatap muka mulai Januari 2021.

Meski demikian, kebijakan membuka kembali sekolah diserahkan sepenuhnya kepada daerah bersangkutan termasuk Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni Usmany menjelaskan, sejak tahun ajaran baru pemerintah sudah menetapkan tiga metode belajar di masa new normal.

Tiga metode itu diantaranya google classroom, WhatsApp dan guru kunjung. Namun karena kasus Covid-19 terus meningkat dan ada sejumlah guru yang juga positif, sehingga guru kunjung diganti dengan pemberian modul yang diambil langsung oleh siswa di sekolah.

“Modul itu tugas yang diambil di sekolah, anak-anak kembalikan guru periksa hasil koreksi itu ditaruh dengan materi baru lagi. Nah seperti itu yang berjalan sekarang. Google dan WhatsApp juga tetap jalan,” kata Jeni saat diwawancara di salah satu hotel di Jalan Budi Utomo, Timika, Selasa (24/11).

Ia mengaku bahwa Menteri Nadiem telah mengijinkan untuk bertatap muka di sekolah namum tetap dikembalikan ke kebijakan daerah masing-masing.

Selama ini di Mimika telah dipetakan sesuai zona, dimana daerah pedalaman memang aktifitas belajar tatap muka di sekolah tetap berjalan karena masih zona hijau. Sedangkan untuk wilayah pinggiran dan kota belum diijinkan karena masuk zona merah.

“Sekali lagi Menteri bicara bahwa boleh, tapi diserahkan ke daerah,” katanya.

Menurutnya, jika pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membuka sekolah dilakukan pembelajaran tatap muka secara full tentu akan beresiko karena hingga saat ini kasus positif Covid-19 di Mimika masih terus meningkat.

“Sekarang kalau misalnya ada masalah, apakah pemerintah juga tidak dituntut? Siapa yang mau membuat pernyataan itu! Kalau buat pernyataan itu bahwa ketika pemerintah dituntut dia yang bertanggung jawab, mari, boleh,” tutur Jenny.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Berita Terkait
Baca Juga