JAYAPURA | Lima Komisioner Bawaslu Provinsi Papua periode 2023 – 2028 bersilaturahmi dengan insan media di Kantor Sekretariat Bawaslu Papua, Jayapura, Selasa (11/7/2023).
Diketahui lima komisioner yang baru dilantik pada tanggal 1 Juli 2023 lalu di Jakarta yakni Ketua, Hardin Halidin, Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Haritje Latuihamallo, Koordinatir Devisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Amandus Situmorang, Koordinator Devisi SDM, Organisasi dan Diklat, Yacob Paisei dan Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Yofrey Piryamta N Kebelen.
Dalam kesempatan ini, para komisioner menyampaikan sejumlah visi dan misi untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan, sebelumnya komisioner Bawaslu Papua ada 7 orang, namun dengan adanya 3 DOB, maka jumlahnya dikurangi menjadi 5 orang.
“Wilayah kerja juga berkurang dari 29 kabupaten/kota, jadi saat ini hanya 8 kabupaten dan 1 Kota,” jelasnya.
Hardin mengaku ia bersama 4 komisioner telah menyiapkan serangkaian kegiatan, salah satunya adalah akan menggandeng berbagai pihak untuk membantu tugas kerja mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu 2024.
“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan forkompinda, polda, kajati dan kodam. Bahkan kita juga akan mengundang pegiat pemilu seperti LSM dan tentunya KPU,” ujarnya.
” Intinya swmua pihak akan kita libatkan, karena kita tidak bisa kerja sendiri, kita butuh kerjasama dari berbagai pihak termasuk dengan rekan-rekan media di Papua,”imbuh Hardin.
Tak hanya melanjutkan program kerja pengurus yang lama, Hardin juga menyebut ada sejumlah program kerja baru yang akan dilaksanakan.
“Yang jelas kita akan melanjutkan kerja yang sudah baik dan benar dan akan memperbaiki yang masih kurang, contohnya dalam pemilu lalu banyak sekali sengketa yang sampai ke MA, kami harap di kepemimpinan kami nantinya tidak banyak yang sampai ke MA,” bebernya, salah satu yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak sehingga diharapkan tidak banyak sengketa yang panjang hingga ke MA.
Lebih jelas Bawaslu Papua memiliki 2 tugas 2 penting, pertama pencegahan dan penegakan.
“Tentunya kami berharap di periode kami ini tidak ada pelanggaran sampai ke penegakan. Maka itu, nantinya kami akan menggandeng semua pihak termasuk paguyuban yang ada di Papua, sehingga harapan kami kerja kita hanya sampai di pencegahan dan tidak sampai ke penegakan dan itu butuh sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik langsung maupun tidak langsung,” tutup Hardin.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis