NABIRE | Tahapan seleksi Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah yang dilakukan Tim Seleksi (Timsel) dinilai tidak adil dan diskriminatif. Hal itu lantaran kursi untuk orang asli Papua (OAP) Pokja Agama Islam ditiadakan.
Hal ini disampaikan calon anggota MRP Provinsi Papua Tengah untuk OAP Pokja Islam, Abdul Rachman Yulianus Kotouki. Ia mengatakan, sangat kecewa dengan tindakan Timsel MRP yang mengabaikan kursi OAP Pokja Agama Islam di Provinsi Papua Tengah.
“Saya sangat menyesal dengan tindakan Timsel MRP Provinsi Papua Tengah yang telah mengabaikan kursi MRP untuk pokja muslim, sehingga perwakilan muslim untuk OAP di Papua Tengah tidak keluar nama. Padahal, Provinsi Papua bahkan empat DOB (Daerah Otonomi Baru) lain di Papua, kursi muslim OAP untuk MRP sudah ada,” tuturnya.
Menurutnya, pelbagai persyarakat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur sudah dilengkapi agar mendapat kursi MRP pokja agama untuk islam OAP, namun telah diabaikan tanpa kejelasan sedikit pun dari Timsel MRP Provinsi Papua Tengah.
“Saya heran saja, kok bisa begitu tanpa alasan apapun dari Timsel terkait seleksi MRP Papua Tengah, khususnya pokja agama untuk muslim OAP di Papua Tengah. Ini supaya kami juga puas, timsel harus jelaskan mengapa harus begitu,” ujarnya.
Menurutnya, apa yang terjadi menandakan bahwa diskriminasi agama cukup terlihat dan jelas terjadi dalam seleksi calon anggota MRP di Provinsi Papua Tengah. Padahal di beberapa daerah di tanah Papua, memiliki mayoritas muslim OAP diatas rara-rata, sehingga OAP muslim perlu di prioritaskan seperti Pokja Agama lainnya.
“Kita bisa lihat dibeberapa daerah di Papua seperti Sorong, Kaimana, Fakfak, dan Wamena memiliki mayoritas muslim OAP terbanyak di Papua. Di daerah lain seperti Nabire dan kabupaten lain juga jumlah muslim OAP pasti ada, karena kawin silang terjadi antara Papua dan luar Papua, dan luar Papua terhadap Papua. Sehingga ini harus dimengerti dan harus di prioritaskan,” jelasnya.
Kotouki menekankan, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu di kedepankan, sebab jika diskrimasi terus terjadi maka eksistensi kebersamaan sesama ciptaan Tuhan akan mengalami kemerosotan.
“Seharusnya timsel mengedepankan independensi, karena posisi timsel telah terikat dalam hukum melalui sumpah dan janji. Kami kaum muslim OAP di Papua Tengah merasa kecewa karena di diskriminasikan. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia tidak terwujud dalam tahapan seleksi ini,” tegasnya.
Apalagi, kata Kotouki, lembaga muslim yang ada di Papua Tengah telah mengeluarkan pelbagai surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan terhadap dirinya.
“Timsel MRP Provinsi Papua Tengah tidak independen dalam melaksanakan seleksi. Saya kecewa karena saya juga warga negara Indonesia yang ikut partisipasi mencalonkan diri untuk Pokja Agama Islam, kenapa Pokja Islam ditiadakan? Lembaga Agama Islam resmi yang di Nabire, bahkan Papua sudah keluarkan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan, tapi timsel mengabaikan semua itu. Timsel harus bertanggungjawab ya,” ujarnya.
Kotouki menambahkan, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dalam tahapan seleksi MRP Provinsi Papua Tengah untuk kedepannya, Timsel diharapkan mengedepankan independensi dan tidak terpengaruh mendengarkan masukan dan saran nepotism yang merusak prestise Pemerintah, lebih khususnya Timsel sendiri.
“Untuk kedepan Timsel harus lihat terlebih dulu persyaratan sudah lengkap atau tidak. Jangan mendengar masukan orang lain. Apalagi, masukan yang mengandung unsur politik belaka, ini kan nama baik Pemerintah dan Timsel sendiri. Jadi Timsel harus independen dalam melaksanakan seleksi untuk kedepan. Ini masukan, saran, dan harapan saya,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis