Catatan Kabupaten di PPT Jelang Pemilu 2024

Catatan Kabupaten di PPT Jelang Pemilu 2024
Rapat koordinasi Provinsi Papua Tengah jelang Pemilu 2024. (Foto: Christian degei/Seputarpapua)

NABIRE | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah (PPT) menggelar rapat koordinasi bersama dan Forkopimda Se- Papua Tengah dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (29/01/2024) dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Kasdam XVII/Cendrawasih Brigrjen Hariyanto, Ketua KPUD Provinsi Papua Tenga Jennifer Darling Tabuni, Ketua Bawaslu Markus Madai.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan, terhitung 16 hari lagi dilaksanakan Pemilu 2024.

“Secara khusus bagi Provinsi Papua Tengah yang merupakan daerah otonomi baru (DOB), hal ini merupakan pesta demokrasi pertama yang dilaksanakan bersama-sama dengan Provinsi-provinsi di Indonesia,” kata Ribka Haluk.

Ribka Haluk mengatakan, rapat koordinasi tingkat daerah yang dilaksanakan ini dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggara yang terlibat dalam Pemilu 2024. Diharapkan seluruh kepala daerah dapat memaparkan kesiapan daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilu termasuk dari sisi pengalokasian anggaran.

“Kami memiliki catatan seperti Kabupaten Intan Jaya dan Mimika belum melakukan evaluasi APBD. Lalu Dogiyai belum melakukan konsultasi ke Kemendagri. Kemudian Nabire dan Puncak Jaya telah dilakukan evaluasi dan sudah terbit SK Gubernur tentang hasil evaluasi sehingga dapat segera melakukan perbaikan atas hasil evaluasi. Sedangkan untuk Paniai, Puncak dan Deiyai kami berikan evaluasi karena sudah terbit Perda dan Perkada APBDnya,” tuturnya.

Melalui rapat ini, Pj Gubernur Papua Tengah mendapatkan informasi langsung dari pengelenggaraan Pemilu terkait kesiapan logistic Pemilu, kesiapan TPS dan kesiapan Bawaslu dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu. Kemudian ia juga mengharapkan agara TNI-Polri memaparkan analisa ancaman, gangguan, gambatan dan tantangan serta menjelaskan standard operasi bantuan kemanan hingga regulasi netralitas TNI-Polri.

“Saya harapkan seluruh kepala daerah untuk dapat memaparkannya dengan baik, termasuk Dandim, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Sehingga apa, ketika terdapat hambatan dan masalah dalam tahapan Pemiluh, bisa segera kita atasi,” tegasnya.

 

penulis : Christian Degei
editor : Iba

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *