Bapenda Mimika Jelaskan Penerimaan BPHTB dari Dua Perusahaan Perkebunan

Kepala Bapenda Mimika bersama sekretaris dan kepala bidang saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)
Kepala Bapenda Mimika bersama sekretaris dan kepala bidang saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)

TIMIKA | Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari dua perusahaan perkebunan yaitu PT Tunas Abadi Sejahtera (PT TAS) dan PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL).

Dwi menjelaskan, PT TAS pada Juli 2018 melakukan pengurusan BPHTB sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 34/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT TAS atas tanah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor: 35/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tentang Pemberian HGU atas nama koperasi produsen IMYU mitra sejahtera atas tanah di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

“Jadi ini merupakan objek pajak perkebunan,” kata Dwi dalam konferensi pers bersama Sekretaris dan sejumlah Kepala Bidang di kantor Bapenda Mimika, (24/1/2023).

Karena merupakan perkebunan, makan PBBnya masuk di pajak pusat atau lebih dikenal sektor PBB P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan).

“Karena Ini Pajak Pusat oleh karenanya di daerah yang memiliki kewenangan adalah Kanwil Pajak Maluku dan Papua yang berkedudukan di Jayapura dan atau KPP Pratama Timika,” jelasnya.

Bapenda sendiri memproses BPHTB PT TAS berdasar pada Keputusan Menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN Nomor 34/HGU/Kem-atr/BPN/2018. Keputusan Menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN Nomor 35/HGU/Kem-atr/bpn/2018. Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 00415/NKEB WPJ.18/2018. Tentang pengurangan SPPT PBB yang tidak benar karena permohonan wajib pajak. SPPT PBB P3 tahun 2017 NOP.82.10.003.953.110-0002.1 dan SPPT PBB P3 tahun 2018 NOP.82.10.003.953.110-0002.1

Lebih lanjut dijelaskan, luas yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah Keputusan Menteri agraria dan tata ruang/Kepala BPN No. 34 pemberian HGU atas nama PT Tas seluas 29.892,5 Ha dan 35 pemberian HGU atas nama koperasi Produsen “imyu Mitra Sejahrera” seluas 7.676,6 Ha. Bukan luasan ijin lokasi yang diberikan sebesar + 40.000 Ha ataupun jin Usaha perkebunan kelapa sawit seluas 39.500,42 Ha

PT TAS sendiri telah menyetor ke kas daerah Kabupaten Mmimika atas pembayaran BPHTB sebesar Rp. 7.171.200.000,-, Rp. 1.790.550.000 dan Rp. 1.839.384.000,-, Rp. 457.596.000,- dengan total Rp.11.258.730.000,-.

“Proses perhitungan telah sesuai dengan Perda Kabupaten Mimika Nomor 16 Tahun 2010 tentang BPHTB,” pungkasnya.

Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Hendrikus Setitit pada kesempatan itu juga menjelaskan sejak tahun 2017 sampai 2023 ini baru memproses BPHTB Perkebunan hanya untuk dua perusahaan ini.

Sedangkan di tahun 2022 lalu, PT PAL telah dinyatakan pailit atau bangkrut dan dilelang. Selanjutnya, berdasarkan hasil lelang (Rp88.050.000.000,-) dan perhitungan NJOP yang disesuaikan dengar Perda Kabupaten Mimika.

“Kami pakai dasar perhitungan itu, jadi BPHTB yang diterima itu turun jadi Rp4 miliar sekian,” ungkap Hendrikus.

Semua transaksi pembayaran BPHTB dan pajak lainnya juga tidak lagi dibayarkan secara manual, tetapi langsung ke Bank Papua atau bank lainnya.

“Semua transaksi (pembayaran) itu tidak melalui kami, kami kasih kode rekening langsung bayar ke bank Papua,” tuturnya.

Sedangkan Sekretaris Bapenda, Yulianus Pabuntu menambahkan, pihaknya terus berupaya agar pendapatan di mimika bertambah dan tentu semuanya dikerjakan secara profesional sesuai peraturan daerah maupun undang-undang yang berlaku.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Anya Fatma

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.