NABIRE | Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jeffrey Bomanak meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membuka ruang dialog dengan OPM sebagai sayap badan politik resmi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hal itu perlu dilakukan agar Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok Egianus Kogoya bisa dibebaskan.
“Pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk berbicara dengan OPM sebagai Badan Politik Resmi dari OPM TPNPB di tingkat International atau ditempat yang netral,” tegas Ketua OPM Jeffrey Bomanak kepada media ini, Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, OPM dan TPNPB sudah menyatakan menolak operasi militer, karena operasi militer bukan solusi bagi keselamatan nyawa sang Kapten Pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut.
“Kalau negara mengedepankan operasi militer, maka tidak akan mendapat titik terang atau tidak ada solusi untuk selamatkan nyawa sang pilot asal Selandia Baru. Jadi saya minta negara harus membuka ruang dialog yang netral atau dimediasi oleh dunia internasional,” katanya.
Dikatakan Jeffrey, Indonesia sebagai Negara anggota PBB harus mampu menunjukkan negara yang demokratis yang mampu berbicara secara bertanggung jawab dengan OPM sebagai penanggung jawab politik dari sayap militer TPNPB.
“Penyanderaan itu dijamin dalam konstitusi 1 Juli 1971 dalam taktik perang gerilya. Kami menjamin bahwa penyanderaan itu sah dalam konsitusi perjuangan Papua untuk mengambil simpati dunia Internasional,” ujarnya.
Lanjut Jeffrey, pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah New Zealand yang sudah memahami tuntutan orang Papua dan meminta Indonesia untuk tidak boleh melakukan operasi militer dalam upaya penyelamatan Kapten pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens.
Sebagai penanggungjawab politik, Jeffrey juga meminta kepada ULMWP dan Dewan Gereja Papua agar harus menghormati independensi organisasi secara internal dalam perjuangan Papua.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis