MERAUKE | Pemerintah Provinsi Papua Selatan bakal mengajukan permintaan bantuan dana hibah untuk anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Pemerintah Pusat.
Pemprov Papua Selatan segera bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan mengenai hal itu.
Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo kepada wartawan di Marauke, Papua Selatan, menyatakan bahwa dana hibah tersebut sedianya akan mendukung proses dan tahapan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Selatan.
“Kemarin kami baru rapat kerja, nanti instansi-instansi akan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), selanjutnya RKA (termasuk soal dana hibah Pemilu) akan kami usulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan,” kata Safanpo, Selasa (31/1/2023).
Ia menjelaskan, sekalipun Pemerintah Daerah mengusulkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU dan Bawaslu Papua Selatan telah memiliki alokasi anggaran masing-masing dari KPU dan Bawaslu pusat. Dengan demikian, dana yang akan dibantu Kementerian Dalam Negeri kemungkinan terbatas.
“Besarannya (anggaran) akan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya begini, KPU membutuhkan Rp10 juta, tapi dia hanya punya uang Rp9 juta, berarti nanti satu jutanya kita (Pemerintah Daerah) bantu sesuai kebutuhan,” terangnya.
Safanpo juga menjelaskan anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemprov Papua Selatan saat ini hanya untuk membiayai empat tugas pokok yang diamanatkan kepada penjabat gubernur dan perangkatnya.
“Tugas pokok penjabat hanya ada empat. Biasanya anggaran yang diberikan hanya untuk membiayai empat tugas itu. Meski begitu, kita juga bisa mengajukan tugas tambahan ke Kementerian. Terkait usulan tugas tambahan, seperti dukungan untuk Pemilu 2024, kita sesuaikan dengan petunjuk dari pimpinan. Semoga itu mendapat pertimbangan dan persetujuan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis