JAYAPURA | Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan penanganan stunting bisa menjadi salah satu penentu masa kerja penjabat (Pj) kepala daerah.
Pasalnya, kinerja soal penanganan stunting itu akan dinilai Kemendagri di akhir masa jabatan.
“Jadi kinerja yang dinilai Kemendagri itu adalah stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi. Maka kepala daerah diharapkan lebih serius memerangi stunting dan mengurangi inflasi serta kemiskinan,” kata Rumasukun usai kegiatan Rembuk Stunting 2023 di Kota Jayapura, Papua, Rabu (2/8/2023).
Sebab itu, Rumasukun menekankan pentingnya membangun komunikasi intens untuk merealisasikan komitmen bersama guna menurunkan angka stunting.
“Karena permasalahan stunting adalah tanggungjawab bersama semua stakeholder. Jadi, harus ada kolaborasi, semua stakeholder harus bersama-sama menurunkan angka stunting di Papua. Tidak bisa pemerintah daerah bekerja sendiri,” akunya.
Ia menjelaskan bahwa Rembuk Stunting bertujuan untuk menyampaikan rencana program kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD teknis.
“Rencana program kegiatan disampaikan kepada seluruh stakholder di Papua. Kegiatan ini juga untuk menggalang komitmen dari berbagai stakeholder. Tak hanya di Papua, tapi juga kabupaten dan kota yang menjadi lokasi fokus stunting di Papua,” jelas Rumasukun.
Menurut dia usai Rembuk Stunting ini akan dilanjutkan lagi dengan penilaian kinerja konvergensi stunting kabupaten/kota.
“Ini sebagai wujud evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan Provinsi Papua kepada kabupaten/kota fokus prioritas penurunan stunting di Papua. Karena itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis