JAYAPURA | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua gelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Papua periode triwulan I 2023 pada Kamis, 15 Juni 2023
Diseminasi itu mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Menuju Pembangunan Ekonomi Papua yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Kegiatan ini relevan dengan kondisi terkini perekonomian Papua yang berada pada masa transisi pasca pandemi.
Momentum itu dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, instansi vertikal, Perbankan dan pelaku usaha.
Dalam acara ini disampaikan juga Kajian Fiskal Regional Provinsi Papua oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Perkembangan Industri Jasa Keuangan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 134 orang.
Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ani Rumbiak yang mewakili Pemerintah Provinsi Papua, mengapresiasi penyelenggaraan acara ini untuk menyampaikan informasi ekonomi terkini serta rekomendasi dan langkah-langkah kebijakan kedepan. Sinergi dan inovasi juga menjadi kata kunci dalam sambutan tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Juli Budi Winantya mengatakan, perekonomian global tumbuh ditengah inflasi yang mereda, didorong oleh volume perdagangan dunia yang terus tumbuh dan arus modal ke negara berkembang yang meningkat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih kuat dengan inflasi yang semakin terkendali. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang solid di Provinsi Papua juga menopang pulihnya perekonomian.
Sinergi dan inovasi juga perlu terus dilakukan untuk mendorong sumber pertumbuhan baru agar ekonomi dapat tumbuh kuat, seimbang dan inklusif.
Selain itu, kata dia, pemanfaatan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PAD, efisiensi belanja pemerintah serta tata kelola Anggaran sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keterampilan dan kualitas dari tenaga kerja usia muda juga perlu ditingkatkan, agar ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Moudy Hermawan pada kesempatan ini turut menyampaikan kinerja fiskal regional wilayah Papua.
Menurutnya, hingga akhir Mei 2023, pertumbuhan pajak dan penerimaan negara bukan pajak mengalami pertumbuhan, namun di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami penurunan.
Pertumbuhan belanja pemerintah pusat sendiri mencapai angka 12,57 persen (yoy) ditopang oleh belanja pegawai dan belanja barang dan realisasi TKD per DOB yang telah mencapai 29 persen – 34 persen.
Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil DJPB juga turut menyampaikan strategic issue mengenai stunting dan sanitasi serta local taxing power.
Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean menyebut stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Papua tetap terjaga, tercermin dari kinerja keuangan lembaga jasa keuangan yang menunjukan performa yang baik, sejalan dengan pemulihan ekonomi.
Selain itu, profil risiko lembaga jasa keuangan di Provinsi Papua masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,85 persen per April 2023. Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas kredit juga terus bertambah seiring dengan upaya dalam membuka akses pembiayaan dan permodalan untuk UMKM.
Beberapa diskusi yang mengemuka dalam kegiatan ini, katanya, adalah sinergi dan inovasi berbagai lapangan usaha, termasuk pembiayaan dari lembaga keuangan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan ekonomi di Papua.
Selain itu, upaya dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi isu utama dalam acara ini.
Kedepannya, acara ini diharapkan dapat menjadi wadah sinergi dan berinovasi bagi para stakeholders di Papua khususnya dalam mendorong pertumbuhan Papua yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif serta dapat menciptakan inflasi yang rendah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus berlangsung.
- Tag :
- Bank Indonesia,
- Ekonomi Papua,
- Papua
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis