NABIRE | Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah Darwin Tobing di Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (9/10/2023) diwarnai aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi itu digelar oleh masyarakat Kabupaten Puncak yang tergabung dalam Forum Peduli Kabupaten Puncak Papua di Nabire (FP KPPN) di Jalan Merdeka, Nabire, Papua Tengah.
Koordinator Aksi Delis Murib mengatakan, aksi damai yang digelar untuk mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Papua membatalkan pelantikan Penjabat Bupati Puncak.
“Kami minta pelantikan ini harus dibatalkan,” tegas Murib saat berorasi di depan sejumlah masa.
Karena, menurutnya Penjabat Bupati yang dilantik adalah Darwin Tobing bukan Orang Asli Papua (OAP). Darwin Tobing diketahui dijabat sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Puncak yang diusulkan oleh DRPD setempat bersama Neno Tabuni dan Yopi Murib.
“Kami minta Penjabat Gubernur Papua Tengah harus membatalkan pelantikan saudara Darwin Tobing sebagai Pj Bupati Puncak. Karena dia bukan orang Asli Papua yang tahu tentang kondisi dan situasi di wilayah kami. Kami tolak Darwin Tobing sebagai Pj Bupati Puncak,” katanya.
Ia menjelaskan, jika Darwin Tobing dilantik sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Puncak, maka situasi di daerah tersebut akan tidak kondusif. Karena seluruh masyarakat di kabupaten Puncak menolak non Papua menjadi Pj Bupati. Apalagi, pelantikan tidak sesuai dengan amanat UU Otsus.
“Semua orang tahu bahwa Kabupaten Puncak adalah daerah rawan konflik. Sering banyak masyarakat kecil yang menjadi korban. Karena masalah begini. Coba pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur Papua Tengah bisa pertimbangkan hal ini. Pelantikan harus ditunda. Kita harus beraudiensi dengan Pj Gubernur soal pelantikan Pj bupati Puncak karena tidak sesuai amanat UU Otsus,”katanya.
Ia mengatakan, jika terjadi konflik horizontal di Kabupaten Puncak, maka Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Presiden Indonesia Joko Widodo harus bertanggungjawab.
“Kami berharap jika terjadi konflik di Kabupaten Puncak, maka Pemerintah harus bertanggungjawab,”katanya.
Pada kesempatan itu, Kapolres Nabire AKBP I Ketut Suarnaya mengatakan, pihaknya telah menurunkan 400 personil gabungan TNI-Polri untuk mengamankan jalannya pelantikan tersebut di berbagai titik yang menjadi potensi gangguan.
“Pelantikan terkait dengan Pj Kabupaten Puncak sesuai permintaan pengamanan dari pihak Pemprov Papua Tengah kami sudah turunkan sebanyak 400 personil gabungan disetiap titik yang menjadi potensi gangguan,” katanya.
Kapolres berharap pelantikan tersebut merupakan suatu keputusan dari Pemerintah Pusat sehingga masyarakat harus mengerti karena kebijakan pemerintah pusat.
“Di tingkat provinsi hanya menjalankan atau melaksanakan perintah Pemerintah. Kami berharap harus sabar dan jaga kondisi tetap kondusif dan terkendali. Karena di kabupaten Nabire ini bukan hanya sekelompok orang saja yang tinggal tetap banyak suku,” harap Kapolres.
Usai bernegosiasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama aparat keamanan, tiga orang perwakilan diizinkan masuk bertemu dengan Pj Gubernur Papua Tengah.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis