TIMIKA | Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia terus berkomitmen memberdayakan masyarakat suku Amungme dan Kamoro.
Komitmen ini dijalankan setelah YPMAK mengalami perubahan dari lembaga menjadi yayasan.
Satu progran yang saat ini tengah dijalankan YPMAK, yakni program kampung di wilayah pesisir pantai yang banyak dihuni masyarakat Suku Kamoro, dan pegunungan yang dihuni oleh masyarakat dari Suku Amungme.
Program Kampung yang dimulai sejak 2021 lalu memilikit tujuan, memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di kampung, meningkatkan ekonomi masyarakat di kampung, masyarakat wajib bekerja terlebih dahulu sebelum mendapatkan penghasilan.
Direktur YPMAK, Vebian Magal mengatakan, sejak berubah status menjadi yayasan, pengurus YPMAK menganut 3 hal penting, yakni transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Mengenai progran kampung, kata Vebian bertujuan memberdayakan masyarakat di pesisir dan pegunungan.
“Program kampung mengembangkan perekonomian masyarakat melalui padat karya,” kata Vebian kepada wartawan di Kantor YPMAK, Jumat (5/5/2023).
Vebian menjelaskan, program kampung YPMAK memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, yaknu mengedukasi masyarakat terkait budaya kerja, dalam arti, oang dapat uang harus kerja.
Kemudian, dengan kerja maka lingkungan mereka menjadi bersih, sehat, tertata, dan merasa memiliki.
“ Melalui program ini, orang akan melihat ternyata kerja YPMAK tidak hanya bantuan di kantor saja, tapi di lapangan dengan melihat secara langsung kegiatan masyarakat,” katanya.
Pagar yang dibangun Masyarakat Kampung Umar Ararao dengan menggunakan dana dari ‘ Program Kampung’ YPMAK. (Foto: Dok/Seputarpapua)
Hingga tahun 2023, program kampung yang dilaksanakan di wilayah pesisir menyasar 62 kampung. Sementara wilayah pegunungan atau dataran tinggi sudah mencakup 10 lembah atau wilayah dengan 59 kampung.
“Untuk anggaran sendiri, setiap tahunnya kami gelontorkan Rp40 miliar. Untuk wilayah pesisir sebanyak Rp20 miliar dan pegunungan Rp20 miliar. Sehingga sampai 2023 ini, kami sudah gelontorkan Rp120 miliar untuk program kampung,” kata Vebian.
Sementara Wakil Direktur Program dan Monev YPMAK yang juga Koordiantor Program Kampung wilayah pesisir, Nur Ihfa Karupukaro menambahkan, pelaksanaan program kampung di pesisir diawali tahun 2021. Dimana tahun tersebut program ini menyasar 56 kampung.
Kemudian di tahun 2021 ada penambahan 1 kampung, yakni Kampung Kekwa Baru. Dimana sebelum ditambah, Kekwa Baru ini bergabung dengan Kampung Kekwa. Pemecahan atau penambahan ini dilakukan karena letak geografis.
“Selanjutnya di 2023 ini ada penambahan kampung di Distrik Mimika Timur, yakni Kaugapu, Hiripau, Muare, Pigapu, dan Pomako Cenderawasih. Dengan demikian untuk wilayah pesisir, Program Kampung ini menyasar pada 62 kampung,” katanya.
Ihfa menerangkan, dalam pelaksanaan program kampung, YPMAK melalui Tim Pengelolaan Program Kampung (TPPK) membentuk kelompok kerja (Pokja). Pokja ini terdiri dari 5 unsur, yakni aparat kampung, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka dipilih, karena dengan keterlibatan unsur maka ada keterwakilan dari masyarakat.
Pokja bertujuan untuk melihat langsung program kerja yang diusulkan dan dilakukan oleh masyarakat.
“Proses pemilihan Pokja dilakukan secara musyawarah, dan TPPK YPMAK turun dengan masyarakat melihat langsung apa yang sudah mereka lakukan untuk memilih perwakilan tersebut. Kemudian masyarakat dan Pokja menyusun program yang diusulkan ke TPPK YPMAK,” terangnya.
Tempat persinggahan di dekat pelabuhan rakyat Akimuga, dibangun pakai dana program kampung tahun 2022. (Foto: Humas YPMAK)
Pada tahap pertama program kampung, usulan programnya lebih banyak terkait dengan lingkungan. Dimana program yang dilakukan secara padat karya dilakukan oleh masyarakat kampung, tanpa ada campur pihak ketiga.
Namun sebelum pelaksanaan, YPMAK melakukan sosialisasi untuk melihat potensi yang bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, YPMAK juga memberi informasi tentang hidup sehat, kampung bersih masyarakat sehat dan mudah bekerja.
“Tahun pertama adalah perkenalan, sehingga programnya padat karya. Kemudian di 2022 kemarin, ada beberapa kampung sudah melakukan program ekonomi, seperti pembangunan . Dimana kios kampung, bangun dermaga singgah, dan beberapa bangunan fisik. Dan itu merupakan hasil keputusan bersama. Karena sebelumnya, kami tekankan semua program yang dilakukan harus atas musyawarah mufakat bukan pribadi,” tuturnya.
Sekretaris YPMAK yang juga koordinator wilayah pegunungan, Johana Saidui menambahkan, awal dari pelaksanaan program kampung di tahun 2021 lalu, untuk wilayah pegunungan menyasar 8 lembah/wilayah, yakni Aroanop, Tsinga, Banti I, II, dan Opitawak, Hoeya, Jila, Agimuga, Bela-Alama, dan Duma-Dama.
Namun karena di wilayah pegunungan memiliki medan yang berat, maka YPMAK pecah menjadi 10 lembah, yakni Aroanop, Tsinga, Banti I, II, dan Opitawak, Hoeya, Jila, Agimuga, Bela, Alama, Duma, dan Dama.
“10 lembah ini mencakup 59 kampung di wilayah pegunungan,” katanya.
Kata dia, untuk wilayah pegunungan atau dataran tinggi hampir sama dengan wilayah pesisir. Namun untuk di wilayah pegunungan, jumlah Pokjanya tidak 5 orang, tetapi bisa mencapai 7 orang bahkan kurang dari 5 orang. Hal ini terjadi karena melihat jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Selain itu, kita juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, seperti penyusunan rencana anggaran belanja (RAB), rencana kerja, dan laporan pertanggungjawaban.
Kemudian untuk anggaran program kampung, dibagi menjadi 2, yakni 20 persen untuk operasional dan 80 persen untuk program.
“Operasional untuk wilayah dataran tinggi banyak dipakai untuk transportasi, khususnya transportasi udara. Dan Program ini sangat diminati oleh masyarakat karena hasilnya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis