Aliansi Mahasiswa Merauke Demo Tolak Kenaikan BBM

Polisi mengawal aksi demo tolak kenaikan BBM yang dilakukan Mahasiswa di Merauke.
Polisi mengawal aksi demo tolak kenaikan BBM yang dilakukan Mahasiswa di Merauke.

MERAUKE | Gabungan mahasiswa dari organisasi HMI, GMKI, PMKRI, IKAMI Sulsel dan HMII di Kabupaten Merauke, Papua Selatan kembali melakukan protes terhadap pemerintah pusat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pada Senin (12/9/2022).

Kelompok demonstran yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Merauke ini memulai orasi penolakan kenaikan BBM di taman Libra Merauke, kemudian berakhir di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setelah kurang lebih satu jam berorasi di kantor DPRD Kabupaten Merauke,  perwakilan Aliansi Mahasiswa diterima untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan legislator di sana.

Juru bicara Aliansi Mahasiswa Merauke, Kartang menyatakan bahwa demontrasi damai penolakan kenaikan harga BBM di Kabupaten Merauke merupakan kali kedua.

Pada aksi kali ini, pihaknya menuntut tindak lanjut DPRD Merauke atas aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa pertama yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Dalam aksi unjuk rasa pertama, kami menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kabupaten Merauke atas kenaikan harga BBM. Namun karena tidak ada tindak lanjut dari legislatif di daerah, maka kami menggelar aksi kedua,” kata Kartang dalam pertemuan bersama legislator di ruang rapat DPRD Kabupaten Merauke.

Kartang menegaskan, mahasiswa Merauke tidak menyetujui keputusan pemerintah pusat yang menaikan harga bahan bakar minyak subsidi beberapa waktu lalu.

DPRD Kabupaten Merauke diminta untuk menyampaikan tuntutan masyarakat di daerah ke pusat, sehingga pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

“DPRD jangan hanya mendengar, tapi tidak bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Jadi dalam aksi kedua ini kami ingin DPRD membuat pernyataan sikap untuk menolak kenaikan BBM, karena dewan juga merupakan perwakilan dari masyarakat kecil,” tutup Kartang.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kabupaten Merauke Benyamin Latumahina menjelaskan bahwa cukup susah bagi legislatif di daerah untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa ke pusat. Terutama di Senayan (DPR RI), nyaris semua mendukung kebijakan eksekutif di pusat.

“Agak susah bagi 30 wakil rakyat di sini untuk menolak kenaikan BBM karena kita hanya delapan fraksi. Terus ada yang berkoalisi dengan pemerintah dan ada juga yang tidak, sehingga sulit dalam mengambil keputusan bersama,” tutur Beni Latumahina.

Terkait ketersediaan BBM di Kabupaten Merauke, kata Beni, legislatif telah melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina, para pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stakeholder setempat.

Dari pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Merauke telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

“Harus diakui bahwa kita kekurangan kuota BBM (yang menyebabkan kelangkaan di Merauke), sehingga antrean di SPBU hampir terjadi setiap hari,” kata Beni.

“Pertamina mengatakan jatah pertalite Merauke 21.508 kiloliter setahun, dan solar 24.034 kiloliter. Jadi memang perlu penambahan, tapi itu harus diusulkan oleh bupati secara berjenjang ke pusat,” tutupnya.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Emanuel
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.