Anggaran Naik, dr. Silwanus: Program 'Ko Sehat' untuk OAP di Papua Tengah

JAYAPURA | Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule mengatakan anggaran untuk pembiayaan program ‘Ko Sehat’ di Provinsi Papua Tengah naik.

“Program ‘Ko Sehat’ dari sisi pembiayaan untuk program ini naik, misalnya RSUD Nabire dari Rp4 miliar di 2023 lalu, tahun ini naik menjadi Rp4,5 miliar,”kata dr. Silwanus di Jayapura, Sabtu (6/4/2024).

Menurut dr. Silwanus, ada kenaikan rata-rata untuk delapan rumah sakit di Jayapura yang bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Papua Tengah untuk menanganani pasien tidak mampu melalui program ‘Ko Sehat’.

Pihaknya juga sementara berupaya bekerja sama dengan unsur gereja untuk mendukung progam ‘Ko Sehat’.

“Dalam waktu dekat ini saya juga akan bertemu dengan salah satu yayasan yang khusus menangani masyarakat di daerah-daerah sulit di wilayah Provinsi Papua Tengah,”jelasnya.

Selain itu menurut dia, tahun ini juga pihaknya juga bakal bekerjasama dengan sejumlah klinik-klinik yang memenuhi syarat untuk bisa dibantu untuk menjalankan program ‘Ko Sehat’.

“Rencananya ada dua klinik yang akan kita kerjasama dengan mereka ditahun ini,”kata dr. Silwanus.

Rencana kedepan pihaknya juga bakal bekerjasama dengan 10 klinik.

“Secara umum tidak ada perubahan yang mendasar ya dalam menjalankan program ini, kami hanya berupaya memperbaiki dari sisi tata kelola pemerintahannya, tata kelola pencatatan,dan tata cara pelaporan,”ujarnya.

Tahun ini juga, kata dia, tim ‘Ko Sehat’ yang meliputi dinas kesehatan, inspektorat dan badan keaungan akan datang ke delapan rumah sakit di Jayapura yang sudah bekerjasama untuk menangani pasien dari Papua Tengah yang dibantu dengan program ‘Ko Sehat’.

Ia menambahkan, kedatangan tim ke delapan rumah sakit di Jayapura untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Rencananya dalam satu tahun mereka akan melakukan monitoring dan evaluasi.

Program ‘Ko Sehat’ untuk membantu pelayanan kesehatan warga Papua Tengah yang mengantongi kartu BPJS Kesehatan namun tak lunas dibayar karena tak mampu dan pembiayaan yang tiak dibeckup oleh BPJS Kesehatan.