ASMAT | Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua melakukan focus group discussion (FGD) dan sosialisasi hasil perencanaan teknis Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kabupaten Asmat, Selasa (5/9/2023), bertempat di Gedung Worou Cem Kesbangpol Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak (TP) PKK, Ketua Dharma Wanita,Tim BPPW Papua,Tim konsultan perencana dari CV Arka Disain, serta Kepala Kampung Bis Agats, Syuru, Kaye dan Aswetsy.
Bupati Asmat Elisa Kambu dalam kegiatan itu menyampaikan, bahwa, perencanaan pembangunan ruang bermain ramah anak datangnya dari Kementerian PUPR RI yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk Pemerintah Kabupaten Asmat.
Untuk itu, tasnama masyarakat Asmat, Bupati Kambu menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah merespon usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat dan kerinduan untuk pembangunan ruang ramah anak.
Bupati menyebut bahwa respon Pemkab Asmat terhadap perhatian yang diberikan Pemerintah Pusat dari sekian wilayah di Indonesia, yakni Pemkab Asmat telah mendapatkan akses dan disebut merupakan ruang bermain ramah anak yang pertama di tanah Papua dengan kepedulian untuk menghadirkan pembangunan bagi masyarakat kabupaten Asmat.
“Proses perencanaan ini kami melibatkan pihak-pihak yang sudah ada didalam pedoman untuk memberi saran dan masukan penyempurnaan agar perencanaan yang disajikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita di Asmat,” kata Bupati Kambu.
Sementara Kepala Seksi Wilayah II BPPW Papua Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Erwin Sucipto, menjelaskan terkait sinkronisasi tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Di tahun 2023 ini, pihaknya telah melaksanakan dokumen perencanaan sehingga didalam penyusunan perencanaan perlu ada sosialisasi dan diskusi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
“Apa yang kami desain ini, tidak luput dalam pemantauan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” katanya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis