TIMIKA, Seputarpapua.com | Kepala Kampung Wakia Frederikus Warawarin mengungkapkan pembakaran rumahnya dan beberapa rumah warga juga alat berat dan dua buah mobil pada Rabu 28 Agustus 2024 akibat tapal batas antara tiga kabupaten yang tidak jelas.
Kepala Kampung Frederikus Warawarin menjelaskan permasalahan di Wakia bermula dari persoalan tapal batas tiga kabupaten, yakni Mimika, Dogiyai dan Deiyai dan tambang emas di wilayah tersebut.
“Jadi permasalahan ini (pembakaran di Wakia) permasalahan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai,” ungkapnya saat ditemui wartawan di rumahnya yang berada di Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (30/8/2024).
Frederikus sapaan akrabnya mengaku beberapa waktu lalu ada kunjungan dari pimpinan DPRD Dogiyai ke Kampung Kapiraya dan Wakia terkait kejelasan tapal batas.
“Saya sempat berdebat tentang tapal batas dengan DPRD Kabupaten Dogiyai dan 12 orang anggotanya yang bertemu saya di Kampung Wakia, saya sampaikan jika tapal batas ini urusan pemerintah tingkat atas (Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat), dan data soal penentuannya diambil dari masyarakat adat, baru diurus di atas, kalau di urus langsung di bagian bawah atau di Wakia nanti timbul anarkis, antara masyarakat dengan masyarakat karena saling mempertahankan tapal batas (wilayah),” tuturnya.
Frederikus mengaku, selama menjadi kepala kampung di Wakia, dirinya selalu menyuarakan tentang tapal batas, namun respon pemerintah Mimika lambat.
“Saya kemarin ingin berangkat sendiri untuk bertemu dengan pihak pemerintah pusat soal tapal batas, saya cari anggaran untuk pergi ke sana, tetapi karena permasalahan terus terjadi di Wakia, apalagi juga desakan terus dari kabupaten sebelah akhirnya saya belum bisa mengurus (soal tapal batas),” paparnya.
Frederikus menyebut, akibat dari pembakaran itu ada kerugian besar yang diderita sejumlah warga meskipun ia mengaku belum melakukan pendataan.
“Saya tidak bisa menebak berapa kerugian, saya belum punya data lengkap dari lapangan, yang jelas ada kerugian yang diderita warga Kampung Wakia,” katanya.
Frederikus menambahkan, Kampung Wakia dihuni setidaknya sebanyak 157 kepala keluarga.
“Kalau Pemkab Mimika tidak merespon cepat soal tapal batas, Kampung Wakia akan di klaim oleh kabupaten lain, apalagi mereka tahu ada potensi alam disitu,” tegasnya.
Frederikus berharap, secepatnya permasalahan tapal batas ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga masayarakat kampung bisa menjalani aktivitas kembali dengan aman.
Sekretaris Kampung Wakia Emanuel Inata juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, adanya potensi alam yang ditemukan di Kampung Wakia semakin membuat persoalan tapal batas meruncing.
“Saya analisa, karena saya orang lapangan pertama (di Wakia) sekitar tahun 2000 saat membuka kampung itu mereka (kabupaten tetangga) tidak turun ke (wilayah) kita? Kenapa ketika kami ketemu emas, mereka mulai turun,” katanya saat ditemui di kesempatan yang sama.
Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha menyebut, permasalahan soal tapal batas ini sudah dilaporkan oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob dan dirinya kepada Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.
“Saya dan pak (Plt) Bupati Mimika sudah menghadap ibu (Pj) Gubernur (Papua Tengah) untuk membahas itu, kemungkinan Ibu (Pj) Gubernur kembali (dari kunjungan kerja) baru akan tiga kabupaten akan musyarawah di Mimika ini,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Kamis 29 Agustus 2024.
Penulis: Fachruddin Aji
Editor:Â Iba
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis