TIMIKA | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan dialog dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika terkait akta kelahiran dan kesehatan anak, Selasa (13/6/2023), di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Komisioner KPAI Sylvana Maria Apituley yang juga berasal dari Papua, saat ditemui wartawan menerangkan tujuan dirinya dan tim ke Mimika adalah untuk melakukan pengawasan penyelenggaran perlindungan anak di Kabupaten Mimika.
“Ini sebenarnya adalah kegiatan rutin KPAI untuk memastikan pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka melindungi anak Indonesia,” katanya.
Sylvana mengatakan pihaknya mengawasi sejauh mana anak-anak Mimika punya akta lahir dan sudah berapa banyak jumlahnya, lantaran capaian anak-anak memiliki akta lahir di Papua sangatlah rendah.
“Angka capaiannya di Papua itu hanya 45 sampai 50 persen, padahal angka rata-rata nasional itu 92 sampai 96 persen, jadi Papua masih jauh sekali,” katanya.
Selain akta lahir, pihaknya juga mengawasi soal hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan hak anak bebas dari kekerasan.
“Kami mendapat laporan dari masyarakat tentang kondisi anak-anak di kampung Ohotya, kami mau tanya sama Pemkab Mimika kondisinya seperti apa. Jadi kami turun langsung ketemu dengan masyarakat, hasilnya kami bawa bertemu dengan pemkab untuk kami dialogkan, kira-kira apa yang perlu dilakukan bersama,” terangnya.
Sylvana menjabarkan laporan yang diterima pihaknya adalah, anak-anak yang mengalami sakit kulit jumlahnya cukup banyak.
“Lalu saat ini sedang ditangani oleh Dinas Kesehatan, supaya masalah sakit kulit yang dialami anak-anak ini nggak kambuhan,” katanya.
Berdasarkan laporan tersebut Sylvana pun meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk melihat laporan tersebut.
“Dicarilah kenapa apa penyebab anak-anak ini sakit kulit, menurut pekerja kesehatan di Kampung Ohotya kasus anak yang mengalami penyakit kulit sebanyak 50 anak, tapi Dinkes tadi menceritakan akan membuat klinik di Kampung Omoga Pantai (dekat Ohotya),” ungkapnya.
Sylvana mengungkapkan ia dengan tim sempat menginap di Ohotya selama 1 hari untuk melihat masyarakat dan berharap kedepan ada perubahan, terutama untuk anak-anak dalam hal kesehatan, pendidikan, hak sipil anak-anak atau akta lahir.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra mengatakan terkait penyakit kulit yang ditemukan harus dilihat dari status derajat kesehatan seseorang yang dipengaruhi beberapa faktor, pertama adalah perilaku, lingkungan, mutu pelayanan kesehatan dan secara genetik.
“Terkait soal keluhan penyakit kulit itu sebenarnya terdistribusi secara merata baik di kota, pegunungan dan pesisir,” ungkapnya.
Misalnya di wilayah pegunungan, kata Rey, penyakit kulit tidak terjadi bukan karena tidak ada air, tetapi karena masyarakat yang enggan untuk mandi sebab dinginnya suhu di wilayah tersebut.
“Jadi anak-anak tidak berani untuk mandi dan mengganti pakaian, kalau persoalan ini, saya bandingkan dengan wilayah Otakwa atau Ohotya, Fanamo dan Omawita, adalah karena tidak tersedianya air bersih dan perhatian dari orangtua,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis